Sidang Keempat Praperadilan Mardani Maming, Kuasa Hukum Hadirkan...

Sidang Keempat Praperadilan Mardani Maming, Kuasa Hukum Hadirkan Tiga Saksi Ahli

Kamis, 21 Jul 2022 16.49 WIB

Aan Eko Widiarto Ahli hukum tata negara saat memberikan kesaksian ahlinya dalam sidang Praperadilan Mardani Maming, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2022). (Caritau - Munzir)

CARITAU JAKARTA – Tim Kuasa Hukum Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming menghadirkan sejumlah ahli untuk dimintai keterangan kesaksian dalam agenda sidang praperadilan keempat yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2022).

Pada persidangan, tim kuasa hukum Mardani Maming menghadirkan tiga orang saksi ahli yaitu Ahli Hukum Tata Negara (HTN) dan Ilmu Perundang-Undangan, Dr Aan Eko Widyanto S.H. M.M, Ahli Hukum Acara Pidana dan Perdata, Dr flora Dianti S.H. M.H, serta Ahli Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan, Dr. Teddy Anggoro.

"Menghadirkan saksi ahli HTN dan Ilmu Perundang-Undangan, ahli Ilmu Pidana dan Perdata, serta PKPU dan Kepailitan," kata Denny Indrayana di ruang sidang, Kamis (21/7/2022).

Denny mengatakan, kedatangan ahli tersebut dimaksud untuk membantu memberikan penjelasan terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK hingga penetapan Mardani H Maming sebagai tersangka yang menurutnya tidak sah dan bertentangan dengan prosedur hukum.

Menurut Denny penetapan Mardani H Maming sebagai tersangka oleh KPK merupakan bentuk kriminalisasi. Oleh sebab itu pihaknya menghadirkan para saksi ahli untuk dimintai keterangan serta menjabarkan bukti-bukti guna memperkuat narasi.

"KPK tidak berwenang menangani perkara ini, ada proses penyidikan yang melanggar HAM dan due process of law. Dan yang terjadi hari ini adalah kriminalisasi transaksi bisnis," sebut Denny yang juga penulis buku 'Jangan Bunuh KPK'.

Sesuai jadwal, sidang keempat yang digelar hari ini yaitu mendengarkan keterangan saksi-saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon untuk dimintai tanggapannya terkait delik-delik bantahan permohonan pembatalan penetapan tersangka kepada Mardani H Maming.

Sebelumnya pada Rabu (20/7/2022) Komisi Pemberantasan Korupsi selaku termohon membantah seluruh tudingan kuasa hukum Bendum PBNU Mardani H Maming soal penetapan tersangka yang dinilai tidak sah dan tidak sesuai koridor hukum.

"Perlu kami sampaikan bahwa termohon (KPK) dalam menangani perkara ini bekerja di ruang dan koridor hukum yang menjunjung tinggi objektifitas keilmuan dan hati nurani," kata tim Biro Hukum KPK Ahmad Burhanuddin di ruang sidang.

Ahmad menjelaskan, dalam perkara dugaan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjerat Mardani H Maming selaku mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, KPK telah menjalankan tugas sesuai prosedur baku dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap laporan pengaduan masyarakat secara bertahap untuk menemukan bukti permulaan yang cukup dari peristiwa pidana tersebut.

"Setelah bukti permulaan yang cukup ditemukan maka sesuai dengan pasal 44 ayat 2 UU KPK, Penyidik akan melakukan gelar perkara dihadapan pimpinan untuk selanjutnya menaikan status kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan pemohon sebagai tersangka," tandas Ahmad. (GIB)