KPK Punya Bukti Bendum PBNU Mardani Terima Rp104,3 miliar, Aliran...

KPK Punya Bukti Bendum PBNU Mardani Terima Rp104,3 miliar, Aliran Uang dari Direktur PCN

Kamis, 21 Jul 2022 07.27 WIB

Bendum PBNU Mardani H Maming saat menjadi saksi persidangan suap dengan terdakwa eks Kadis ESDM Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo, di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin 25 April 2022. (CARITAU - FARHAN)

CARITAU JAKARTA - KPK meyakini terdapat alat bukti untuk menjerat Bendum PBNU Mardani H Maming sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel senilai Rp104,3 miliar.

"Beberapa perusahaan dimaksud sebenarnya direksi dan pemegang sahamnya masih berafiliasi dengan MM (Mardani H Maming) yang dalam aktivitasnya dibungkus dalam formalisme perjanjian kerja sama 'underlying', guna memayungi adanya aliran uang dari direktur PT PCN (Prolindo Cipta Nusantara) melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan MM sejumlah sekitar Rp104,3 miliar," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Jakarta, Rabu malam (20/7/2022).

Oleh sebab itu, KPK menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018 itu sebagai tersangka pada 6 Juni 2022 dengan diterbitkannya Sprindik Nomor Sprint.Dik/61/DIK.00/01/2022.

Namun Ketua PDIP Kalsel itu mengajukan gugatan praperadilan mengenai penetapan tersangkanya oleh KPK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Proses praperadilan masih berlangsung dengan agenda pada Kamis (21/7/2022) ini mendengarkan saksi ahli yang didatangkan Tim Kuasa Hukum Mardani.

"Penanganan perkara tindak pidana korupsi dugaan suap dan gratifikasi terkait izin pertambangan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berawal adanya laporan masyarakat yang diterima KPK sekitar Februari 2022," ungkap Ali.

Perlu diketahui, pada Februari 2022, tim kuasa hukum Raden Dwidjono Putohadi Sutopo, eks Kadis ESDM Tanah Bumbu terdakwa suap dan gratifikasi IUP Tanah Bumbu yang dijerat Kejaksaan Agung menerima aliran uang dari Dirut PT PCN dan menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, melapor ke KPK meminta agar keterlibatan Bupati Mardani dalam kasus yang dialami kliennya disupervisi.

Dari hasil telaah baik objek dan subjek laporan masyarakat yang diterima KPK tersebut, menurut Ali Fikri, KPK mulai mengungkapkan perkara tersebut yang belum pernah ditangani penegak hukum lain.

"KPK melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dan klarifikasi berbagai pihak, di antaranya Dinas ESDM Tanah Bumbu, ESDM Provinsi Kalsel, PT PCN , dana analisis berbagai dokumen terkait kasus dimaksud," papar Ali.

Kamis Mardani Dipanggil KPK

Berdasarkan serangkaian penyelidikan, kemudian dikumpulkan data, informasi dan dokumen sebagai bukti permulaan sehingga disimpulkan telah lebih ditemukan dua alat bukti.

"Di antaranya berupa surat dan dokumen berjumlah 129 dokumen dan 18 orang yang telah memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan, termasuk permintaan keterangan terhadap MM (Mardani), serta alat bukti petunjuk berupa bukti elektronik," ungkap Ali.

Dari bukti permulaan tersebut, maka sekitar Juni 2022 KPK meningkatkan ke tahap penyidikan.

"Dari proses penyelidikan telah ditemukan fakta adanya dugaan penerbitan perizinan pertambangan dengan peran MM selaku Bupati Tanah Bumbu," kata Ali.

Penyelidik KPK, menurut Ali, menemukan fakta ada dugaan pelimpahan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi batu bara PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT PCN yang dilakukan Mardani Maming selaku Bupati Tanah Bumbu. Padahal itu bertentangan dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Setelah PT PCN beroperasi dalam penambangan batu bara, MM diduga mendirikan beberapa perusahaan yang difasilitasi dan dibiayai PT PCN.

Diduga aliran suap disamarkan dengan transaksi PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT TSP Trans Surya Perkasa (TSP) yang bekerja sama PT PCN dalam hal pengelolaan pelabuhan batu bara dengan PT Angsana Terminal Utama (ATU).

KPK seperti dirilis Antara, menjerat Mardani H Maming dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Pasal tersebut mengatur soal pihak penerima suap.

"Berdasarkan bukti permulaan yang ditemukan penyelidik tersebut, membuktikan bahwa adanya penerimaan uang yang dilakukan Mardani H. Maming selaku Bupati Tanah Bumbu yakni tanggal 20 April 2014 sampai dengan 17 September 2021 dengan rincian akumulasinya Rp104.369.887.822," kata Kepala Biro Hukum KPK Ahmad Burhanuddin saat membacakan jawaban KPK dalam Sidang Praperadilan di PN Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Denny Indrayana, kuasa hukum Mardani H Maming, telah meminta agar KPK menghormati proses praperadilan dengan tidak melakukan pemanggilan hingga hakim membuat keputusan.

Pada Kamis (21/7/2022) ini, KPK justru menjadwalkan pemanggilan kedua Mardani H Maming sebagai tersangka.(GIB)

KPK Periksa Paman Bendum PBNU Mardani H Maming, Menelusuri Aliran Dana Rp89 Miliar?

KPK Panggil Mardani Kamis Besok, Ali Fikri Sebut Alasan Denny Indrayana Tak Dibenarkan Hukum

Ada Konflik Kepentingan, KPK: Posisi BW Sebagai Kuasa Hukum Mardani Dianggap Tidak Sah dan Batal

Mundur dari TGUPP, Bambang Widjojanto Fokus Bela Mardani Lawan KPK di Praperadilan

Sidang Ketiga Praperadilan, KPK Beri Bantahan Kriminalisasi Penetapan Tersangka Mardani Maming

KPK Minta Majelis Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

BW Belum Menampakkan Diri di Sidang Praperadilan Mardani Maming, KPK Minta Hakim Coret Nama BW Sebagai Penasihat Hukum

Sidang Keempat Praperadilan Mardani Maming, Kuasa Hukum Hadirkan Tiga Saksi Ahli

KPK Kantongi 129 dokumen dan 18 Keterangan Saksi soal Kasus Dugaan Suap Bendum PBNU Mardani H Maming

Wakil Ketua KPK: Kami Akan Jemput yang Bersangkutan, Jika Tidak Bersalah Kenapa Maming Harus Takut?

Tulis Surat Terbuka, Wakil Ketua PWNU Jatim Sebut Kepemimpinan Ketum dan Sekjen PBNU Sebagai Ironi