Sidang Praperadilan Bendum PBNU Mardani, Kuasa Hukum Bacakan...

Sidang Praperadilan Bendum PBNU Mardani, Kuasa Hukum Bacakan Permohonan Gugatan pada KPK

Selasa, 19 Jul 2022 15.08 WIB

Denny Indrayana (kiri), mantan Wamenkumham dan Staf Khusus Presiden SBY untuk bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN menjadi kuasa hukum tersangka suap dan gratifikasi Mardani H Maming, dalam sidang praperadilan melawan KPK di PN Jaksel, Selasa 19 Juli 2022.(CARITAU-MUNZIR)

CARITAU JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang kedua gugatan praperadilan yang diajukan oleh Bendahara Umum (Bendum) PBNU Mardani H Maming kepada KPK yang terdaftar dengan nomor perkara 55/pid.pra/2022/pn.jkt.sel pada Selasa (19/7/2022).

Denny Indrayana, kuasa hukum Mardani H Maming yang mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018, menyampaikan poin-poin gugatan terhadap KPK.

"Pertama dalam penanganan ini, KPK tidak berwenang karena pasal 50 UU KPK memberikan aturan norma dalam hal penanganan perkaranya," kata Denny saat sidang praperadilan di PN Jaksel.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Hendra Utama Sutardodo SH.MH sempat mundur satu setengah jam dari jadwal pukul 10.00 WIB. Denny Indrayana selaku tim kuasa Hukum Mardani H Maming dalam persidangan tak didampingi Bambang Widjojanto yang absen.

Menurut Denny, perkara Mardani H Maming merupakan kasus perdata sehingga tidak perlu dikriminalkan seperti pemblokiran terhadap beberapa rekening bank atas nama pribadi dan perusahaan karena dapat menghambat bisnis dan investasi.

Denny juga menilai, pasal-pasal yang digunakan KPK selalu berubah.

"Ini kan persoalan kehati-hatian yang sangat prinsipil. Bagaimana kita bisa menjawab kalau pasalnya saja berubah-ubah," kata Denny.

Kuasa Hukum Mardani juga mengklaim bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK tidak memenuhi unsur hukum karena dinilai belum memiliki kecukupun dua alat bukti yang sah.

"Penetapan sebagai tersangka yang dilakukan oleh KPK tidak didasari dengan permohonan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP jo pasal 1 ayat 2 UU KPK," katanya.

Selain itu, proses penyidikan dan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Mardani juga tidak sah dan tidak terdaftar secara azas hukum.

"Menyatakan penyelidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan surat perintah penyelidikan dengan Sprindik Nomor 29 tertanggal 8 Maret 2022 tidak sah. Point kelima menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon sebagaimana tertuang dalam surat perintah peyelidikan nomor 61 2022 tertanggal 16 Juni 2022 tidak sah dan tidak terdaftar azas hukum. Oleh karenanya penetapan hak quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tandasnya.

Denny juga mengklaim KPK tidak menggunakan proses hukum yang adil terhadap kliennya. Misalnya barang bukti yang dihadirkan oleh KPK dianggap tidak sah, karena saat ini alat bukti yang sama berada di Kejaksaan Agung dan perkara yang sama sedang berproses di pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Oleh karenanya, pada sidang pembuktian mendatang, pihaknya akan menghadirkan ahli dan beberapa dokumen yang diperlukan.

Setelah tim kuasa hukum Mardani H Maming selesai membacakan tuntutan, Hakim Ketua Hendra Utama Sutardodo kemudian memanggil kedua belah pihak yakni tim biro hukum KPK dan tim kuasa hukum Maming untuk menandatangani berita acara agenda sidang pembacaan permohonan gugatan praperadilan yang diajuka oleh Mardani H Maming.

Setelah kedua belah pihak menandatangi berita acara persidangan, Hakim Ketua Hendra Utama Sutardo memutuskan melanjutkan sidang pada Rabu besok (20/7/2022).

Mardani H Maming yang juga Ketua PDIP Kalsel mengajukan permohonan praperadilan di PN Jaksel atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dengan Nomor perkara: 55/pid.pra/2022/pn.jkt.sel.

KPK telah menetapkan Mardani sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan saat Mardani menjabat Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018.(GIB)