Sidang Ketiga Praperadilan, KPK Beri Bantahan Kriminalisasi...

Sidang Ketiga Praperadilan, KPK Beri Bantahan Kriminalisasi Penetapan Tersangka Mardani Maming

Rabu, 20 Jul 2022 19.45 WIB

Suasana sidang gugatan praperadilan Mardani H. Maming di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (20-7-2022). (CARITAU - GIBRAN)

CARITAU JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah seluruh tudingan kuasa hukum Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming mengenai penetapan tersangka yang dinilai tidak sah dan tidak sesuai koridor hukum.

Hal itu disampaikan oleh Ahmad Burhanuddin selaku tim Biro Hukum KPK dalam sidang ketiga gugatan praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (20/7/2022).

"Perlu kami sampaikan bahwa termohon (KPK) dalam menangani perkara ini bekerja di ruang dan koridor hukum yang menjunjung tinggi objektifitas keilmuan dan hati nurani," kata Ahmad.

Ahmad menjelaskan, dalam perkara dugaan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjerat Mardani H Maming selaku mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, KPK telah menjalankan tugas sesuai prosedur baku dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap laporan pengaduan masyarakat secara bertahap untuk menemukan bukti permulaan yang cukup dari peristiwa pidana tersebut.

"Setelah bukti permulaan yang cukup ditemukan maka sesuai dengan pasal 44 ayat 2 UU KPK, Penyidik akan melakukan gelar perkara di hadapan pimpinan untuk selanjutnya menaikan status kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan pemohon sebagai tersangka," jelas Ahmad.

Ahmad menuturkan, tahapan yang dilakukan KPK itu merupakan suatu serangkaian proses hukum acara pidana yang diterapkan guna berfungsi untuk menegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Ahmad, penanganan hukum acara pidana sedapat mungkin dipergunakan oleh penegak hukum dalam keadaan di mana cara lain belum dapat dinyatakan efektif untuk melakukan pengendalian terhadap ketentuan pelanggaran pidana di lingkungan sosial.

"Dalam kerangka inilah, KPK bekerja untuk menegakkan hukum pidana materil tindak pidana korupsi agar kepentingan sosial yang terganggu akibat perbuatan pemohon dapat dipulihkan kembali melalui penerapan sanksi pidana," terang Ahmad.

Karena itu, menurut Ahmad dalam hal ini penyidik KPK sudah bekerja sesuai dengan ketentuan pasal 44 UU KPK yang berlaku berdasarkan azas Lex Specialis Derogat Lex Generalis (hukum khusus mengesampingkan hukum umum).

Azas tersebut, lanjut dia, merupakan panduan langkah KPK dalam melakukan upaya penegakan hukum khusus (Lex Specialis) yaitu perkara pidana korupsi pada kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji yakni dugaan suap IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang menjerat Mardani Maming selaku mantan Bupati.

"KPK juga memiliki alat-alat bukti yang cukup tentang adanya tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dalam hal ini diduga dilakukan Mardani Maming (MM) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dikarenakan termohon (KPK) memiliki bukti permulaan yang cukup, maka termohon sah untuk menetapkan pemohon (Mardani Maming) sebagai tersangka," tutur Ahmad.

Ahmad menerangkan, bahwa proses penyidikan yang dilakukan KPK dalam kasus ini didasari dengan penegakan hukum terhormat sebagai sarana pengungkapan kebenaran pelanggaran pidana secara materil guna mengedapankan azas keadilan terhadap Mardani H Maming atas perkara yang disangkakan (a quo).

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa KPK ingin meluruskan kembali narasi yang dibangun oleh tim kuasa hukum Mardani H Maming agar tidak terjebak dalam kesalahan berfikir dalam upaya membela perkara kasus dugaan pidana korupsi.

"Kesalahan berfikir (logika fallacy) yang bahkan cenderung menuduh lembaga KPK melakukan kriminalisasi terhadap pemohon merupakan hal yang keliru, karena sekali lagi kami tegaskan dalam upaya menangani perkara ini KPK telah mengedepankan ruang koridor hukum yang menjunjung tinggi objektivitas keilmuan dan hati nurani," pungkasnya. (GIB)