Paparkan Modus Kejahatan Transaksi Keuangan, KPK Hadirkan Dua Ahli...

Paparkan Modus Kejahatan Transaksi Keuangan, KPK Hadirkan Dua Ahli di Sidang Praperadilan Mardani H Maming

Jum'at, 22 Jul 2022 12.38 WIB

hli Perbankan Yunus Husein saat memberikan kesaksian ahli dalam sidang Praperadilan Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/7/2022). (Caritau - Munzir)

CARITAU JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua ahli, yakni pidana dan perbankan, dalam sidang praperadilan dengan pemohon Bendahara Umum PBNU yang juga eks Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/7/2022).

"Dua orang ahli, yaitu ahli pidana dan ahli perbankan, yang akan menerangkan berkaitan modus-modus kejahatan dalam transaksi keuangan, seperti halnya pada pokok perkara yang sedang KPK lakukan penyidikan ini," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.

Selain itu, KPK juga membawa sekitar 100 dokumen untuk membuktikan bahwa KPK telah memiliki bukti permulaan cukup, sebelum menetapkan Mardani sebagai tersangka.

"Termasuk KPK buktikan bahwa pasal-pasal yang disangkakan tetap konsisten pada dokumen administrasi penyidikan perkara dimaksud," kata Ali Fikri.

Mardani mengajukan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka atas dirinya oleh KPK dalam dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan saat dirinya menjabat bupati pada periode 2010-2018.

Pihak KPK, menurut Ali, meyakini bahwa hakim akan mempertimbangkan penjelasan dan keterangan yang juga telah KPK sampaikan sebagai pihak termohon sebagai komitmen dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui penegakan hukum yang adil dan sesuai prosedur.

KPK juga mengajak masyarakat terus mengikuti dan memantau penanganan kasus pengailhan perizinan pertambangan tersebut.

"Sektor ini menjadi salah satu sumber energi yang sangat penting bagi hajat hidup masyarakat. Dengan tata kelola energi yang bersih dari korupsi, ongkos produksi menjadi lebih murah dan masyarakat bisa menikmatinya dengan harga yang lebih terjangkau," tambah Ali.

KPK meyakini terdapat alat bukti untuk menjerat Mardani sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait dengan pengalihan IUP senilai Rp104,3 miliar.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Mardani juga telah menghadirkan tiga ahli dalam sidang lanjutan praperadilan pada hari Kamis (21/7/2022), yakni ahli Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-Undangan Aan Eko Widiarto, ahli Hukum Pidana dan Perdata Flora Dianti dan ahli Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kepailitan Teddy Anggoro.

Denny Indrayana, kuasa hukum Mardani, mengatakan kasus kliennya murni perkara bisnis antarperusahaan.

"Ada ahli Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-Undangan, acara pidana dan perdata, serta PKPU Kepailitan. Untuk menjelaskan KPK tidak berwenang menangani perkara ini, ada penyidikan yang melanggar HAM dan due process of law dan yang terjadi adalah kriminalisasi transaksi bisnis," kata Denny pada Kamis (21/7/2022).(GIB)