CARITAU JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua ahli, yakni pidana dan perbankan, dalam sidang praperadilan dengan pemohon Bendahara Umum PBNU yang juga eks Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/7/2022).

"Dua orang ahli, yaitu ahli pidana dan ahli perbankan, yang akan menerangkan berkaitan modus-modus kejahatan dalam transaksi keuangan, seperti halnya pada pokok perkara yang sedang KPK lakukan penyidikan ini," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.

Selain itu, KPK juga membawa sekitar 100 dokumen untuk membuktikan bahwa KPK telah memiliki bukti permulaan cukup, sebelum menetapkan Mardani sebagai tersangka.

"Termasuk KPK buktikan bahwa pasal-pasal yang disangkakan tetap konsisten pada dokumen administrasi penyidikan perkara dimaksud," kata Ali Fikri.

Baca Juga: Eks Kabasarnas Jadi Saksi Sidang Suap Basarnas

Mardani mengajukan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka atas dirinya oleh KPK dalam dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan saat dirinya menjabat bupati pada periode 2010-2018.

Pihak KPK, menurut Ali, meyakini bahwa hakim akan mempertimbangkan penjelasan dan keterangan yang juga telah KPK sampaikan sebagai pihak termohon sebagai komitmen dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui penegakan hukum yang adil dan sesuai prosedur.

KPK juga mengajak masyarakat terus mengikuti dan memantau penanganan kasus pengailhan perizinan pertambangan tersebut.

"Sektor ini menjadi salah satu sumber energi yang sangat penting bagi hajat hidup masyarakat. Dengan tata kelola energi yang bersih dari korupsi, ongkos produksi menjadi lebih murah dan masyarakat bisa menikmatinya dengan harga yang lebih terjangkau," tambah Ali.

KPK meyakini terdapat alat bukti untuk menjerat Mardani sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait dengan pengalihan IUP senilai Rp104,3 miliar.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Mardani juga telah menghadirkan tiga ahli dalam sidang lanjutan praperadilan pada hari Kamis (21/7/2022), yakni ahli Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-Undangan Aan Eko Widiarto, ahli Hukum Pidana dan Perdata Flora Dianti dan ahli Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kepailitan Teddy Anggoro.

Denny Indrayana, kuasa hukum Mardani, mengatakan kasus kliennya murni perkara bisnis antarperusahaan.

"Ada ahli Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-Undangan, acara pidana dan perdata, serta PKPU Kepailitan. Untuk menjelaskan KPK tidak berwenang menangani perkara ini, ada penyidikan yang melanggar HAM dan due process of law dan yang terjadi adalah kriminalisasi transaksi bisnis," kata Denny pada Kamis (21/7/2022).(GIB)

Baca juga :

Sidang Praperadilan Bendum PBNU Mardani, Kuasa Hukum Bacakan Permohonan Gugatan pada KPK

KPK Periksa Paman Bendum PBNU Mardani H Maming, Menelusuri Aliran Dana Rp89 Miliar?

KPK Panggil Mardani Kamis Besok, Ali Fikri Sebut Alasan Denny Indrayana Tak Dibenarkan Hukum

Ada Konflik Kepentingan, KPK: Posisi BW Sebagai Kuasa Hukum Mardani Dianggap Tidak Sah dan Batal

Mundur dari TGUPP, Bambang Widjojanto Fokus Bela Mardani Lawan KPK di Praperadilan

Sidang Ketiga Praperadilan, KPK Beri Bantahan Kriminalisasi Penetapan Tersangka Mardani Maming

KPK Minta Majelis Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

BW Belum Menampakkan Diri di Sidang Praperadilan Mardani Maming, KPK Minta Hakim Coret Nama BW Sebagai Penasihat Hukum

KPK Punya Bukti Bendum PBNU Mardani Terima Rp104,3 miliar, Aliran Uang dari Direktur PCN

KPK Kantongi 129 dokumen dan 18 Keterangan Saksi soal Kasus Dugaan Suap Bendum PBNU Mardani H Maming

Tulis Surat Terbuka, Wakil Ketua PWNU Jatim Sebut Kepemimpinan Ketum dan Sekjen PBNU Sebagai Ironi

Wakil Ketua KPK: Kami Akan Jemput yang Bersangkutan, Jika Tidak Bersalah Kenapa Maming Harus Takut?

Saksi Ahli Mardani Maming Soroti Wewenang Penyelidikan, KPK: Kasus Ini Belum Pernah Ditangani Penegak Hukum Lain

Petugas Berompi KPK Hadiri Sidang Praperadilan Mardani H Maming

Penyidik KPK Berjaga-jaga di Sidang Praperadilan Mardani, KPK: Ada Pihak yang Ingin Intervensi

Ahli Perbankan di Sidang Praperadilan Mardani Singgung Modus Transaksi Keuangan Pelaku Korupsi

Kebetulan Saya Jarang Sekali Ikut, Deputi Penindakan KPK Pantau Praperadilan Bendum PBNU Mardani

Tambang Menyangkut Hajat Hidup Masyarakat, KPK Ajak Masyarakat Pantau Kasus Mardani

KPK Yakin Menang Praperadilan Lawan Mardani Maming

Pegawai Biasa Tercatat Jadi Direktur, KPK Sampaikan Modus Kasus Suap Mardani H Maming

Tim Hukum Mardani H Maming Hadirkan Ahli Pertambangan
 

Jemput Paksa Mardani Maming, KPK Geledah Sebuah Apartemen di Jakarta

Kuasa Hukum Tak Tahu Mardani Maming Akan Dijemput Paksa KPK

Saksi Ahli KPK Sebut Penetapan Tersangka Pidana Suap Bisa Dilihat dari Transfer Dana, Mardani Diancam DPO

Belum Temukan Tersangka Mardani H Maming, KPK Ancam DPO

Bendum PBNU Mardani Diancam DPO oleh KPK, Denny Mengaku Beberapa Hari Tak Komunikasi

Mardani Maming Resmi Jadi Buronan KPK

Jadi Buronan KPK, Koordinator MAKI: Pengajuan Praperadilan Mardani Maming Otomatis Gugur

KPK Berikan Lampiran Surat DPO Mardani Maming ke Hakim

Yakin Akan Menyerahkan Diri ke KPK, Ketum PBNU Belum Berencana Nonaktifkan Bendum Mardani Maming

Buron KPK Mardani Menghilang, PDIP Tegaskan Tak Akan Lakukan Intervensi Apapun

Himbau Bendum PBNU Mardani Menyerahkan Diri, Gus Fahmi Mlangi: Muslim Sholeh Patuh Hukum

Ditanya Keberadaan Mardani Maming, Tim Kuasa Hukum: Mungkin Sedang Berziarah Mendekatkan Diri Pada yang di Atas

Sidang Pembacaan Kesimpulan Praperadilan, KPK Serahkan Surat DPO Mardani ke Hakim

Kantongi Banyak Bukti, KPK Optimis Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

KPK Tunjukkan Surat DPO Bendum PBNU Mardani H Maming

LPBH NU dan BW Pastikan Bendum PBNU Datangi KPK Kamis 28 Juli, DPO Mardani Dirilis

Rabu 13.00 WIB Putusan Praperadilan Bendum PBNU, KPK Optimis Hakim Tolak Mardani

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

Penyidik KPK Kembali Pantau Putusan Praperadilan Mardani Maming

PN Jakarta Selatan Tolak Gugatan Praperadilan Mardani Maming

Praperadilan Ditolak, Gus Salam: PBNU Tak Punya Alasan Lagi untuk Tidak Pecat Mardani H Maming

Gugatan Praperadilan Bendum PBNU Mardani Maming Ditolak, Begini Pertimbangan Hakim

Tolak Praperadilan Mardani H Maming, KPK Nilai Hakim Objektif dan Independen

KPK Apresiasi Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani Maming

Sesuai Janji Saya Hadir, Bendum PBNU Mardani Maming Serahkan Diri ke KPK

Akhirnya Bendum PBNU Mardani Maming Serahkan Diri ke KPK

Ketua KPK Pastikan Perkara Bendum PBNU Mardani H Maming Dituntaskan Sampai Peradilan

Baca Juga: Menpora Bersaksi Dalam Sidang Kasus BTS