CARITAU JAKARTA – Sinyal akan ditetapkannya Mardani H Maming sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai muncul. Bendahara Umum PBNU itu kini sudah dicekal untuk berpergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan oleh Kementerian Hukum dan HAM. 

"Betul (Pencekalan Mardani H Maming) berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022," ujar Kepala Sub Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Ahmad Nursaleh kepada media, Senin (20/6).

Baca Juga: KPK Panggil Delapan Saksi di Sidang Lanjutan Mardani Maming, Termasuk Suroso dan Idham yang Absen Pekan Lalu

"(Status) Tersangka," terang Ahmad menjelaskan status hukum Maming dalam surat yang diajukan KPK.

Meski pencekalan Mardani H Maming sudah beredar luas, namun hingga kini KPK belum mengkonfirmasi status tersangka untuk politikus PDIP tersebut. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tidak secara tegas berbicara mengenai status hukum Mardani Maming. Ia hanya bisa mengatakan bahwa KPK baru akan mengumumkan status hukum itu secara resmi kepada publik saat melakukan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan. 

"Kita akan mengumumkan kalau kita sudah ada upaya paksa penahanan, tujuannya yaitu memberi kepastian dari para tersangka," kata Alex kepada awak media, Senin (20/6/2022).

Sebelumnya, Mardani H Maming lebih dulu menjalani pemeriksaan di KPK terkait izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. 

Dia dimintai keterangan soal kesaksian Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Christian Soetio saat menjadi saksi di sidang mantan Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, Dwidjono, Putrohari di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. 

Christian Soetio menyebut Mardani Maming menerima Rp89 miliar melalui PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP). 

Mardani disebut menerima suap terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011.

SK tersebut terkait dengan Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN). (GIBS)

Baca Juga: CariGrafis : Ketua KPK Pastikan Perkara Bendum PBNU Mardani H Maming Dituntaskan Sampai Peradilan