KPK Periksa Paman Bendum PBNU Mardani H Maming, Menelusuri Aliran...

KPK Periksa Paman Bendum PBNU Mardani H Maming, Menelusuri Aliran Dana Rp89 Miliar?

Rabu, 20 Jul 2022 06.19 WIB

Muhammad Bahruddin, paman tersangka dugaan suap dan gratifikasi Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming, keluar Gedung Merah Putih KPK usai diperiksa penyidik. (CARITAU - MUNZIR)

CARITAU JAKARTA – Muhammad Bahruddin, paman tersangka dugaan suap dan gratifikasi Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming, diperiksa penyidik KPK karena menjabat posisi komisaris di tiga perusahaan yang diduga terafiliasi Mardani yakni PT Trans Surya Perkasa (TSP), PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Angsana Terminal Utama (ATU).

Bahruddin bungkam bicara begitu keluar usai pemeriksaan. Dia tak bersedia menjawab pertanyaan wartawan yang menunggunya di depan lobi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Selasa malam (19/7/2022).

“Maaf, maaf, maaf…,” katanya singkat menjawab wartawan yang mengerumuninya.

Bahruddin diperiksa penyidik lembaga antirasuah sebagai saksi untuk tersangka eks Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018 Mardani H Maming, yang kini menjabat Bendahara Umum PBNU, Ketua PDIP Kalsel dan Ketua Umum BPP HIPMI dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

PT TSP dan PT PAR merupakan dua perusahaan yang diduga menerima aliran dana Rp89 miliar dari PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN), seperti disampaikan Christian Soetio (Direktur PT PCN) saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Banjarmasin dengan terdakwa Raden Dwidjono Putro Hadi Sutopo (mantan Kadis ESDM Tanah Bumbu yang juga anak buah Bupati Mardani) pada Jumat 13 Mei 2022.

Christian yang tak lain adik kandung Henry Soetio (Dirut PT PCN yang mengajukan pengalihan IUP dan kini sudah almarhum) saat bersaksi mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui adanya aliran dana kepada Mardani H Maming melalui PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP).

PT PCN mengantongi IUP batubara setelah memperoleh pengalihan IUP dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) yang SK-nya ditandatangani Bupati Mardani pada tahun 2011, meski pengalihan IUP tegas dilarang oleh UU Minerba Nomor 4 tahun 2009.

Christian mengetahui adanya aliran dana itu karena pernah membaca pesan WhatsApp dari kakaknya Henry Soetio yang ditujukan kepada Resi, pegawai bagian keuangan PT PCN, di mana Resi diperintahkan mentransfer duit ke Bupati Mardani H Maming melalui PT PAR dan TSP.

“Total yang sesuai TSP dan PAR itu nilainya Rp89 miliar yang mulia,” jawab Christian Soetio membaca laporan keuangan PT PCN yang dia bawa ke ruang sidang.

PT PAR dan PT TSP bekerja sama dengan PT PCN mengelola pelabuhan batu bara melalui PT Angsana Terminal Utama (ATU) yang ketiga posisi komisaris dijabat Bahruddin.

Raden Dwidjono sendiri telah divonis 2 tahun penjara dalam kasus suap dari PT PCN yang mendapat keuntungan akibat pengalihan IUP dari PT BKPL.

Praperadilan Tak Halangi Penyidikan

Saat ini, Mardani H Maming dalam proses praperadilan ke PN Jakarta Selatan atas penetapan tersangka oleh KPK, didampingi oleh kuasa hukum Denny Indrayana (eks Wamenkumham dan eks Staf Khusus Presiden SBY untuk Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan Bambang Widjojanto (eks pimpinan KPK).

Denny Indrayana sebenarnya telah meminta agar KPK menghormati proses praperadilan dengan menghentikan pemanggilan terhadap para saksi selama proses praperadilan.

"Mari sama-sama kita tunggu, kita hormati, alangkah lebih baiknya, lebih manisnya atas putusan. Maka, harapannya tidak berlanjut sehingga tidak perlu ada pemanggilan-pemanggilan lagi," kata Denny seusai mengikuti sidang praperadilan di PN Jaksel pada Selasa (19/7/2022).

Namun pernyataan Denny dibantah Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri yang menegaskan bahwa permohonan praperadilan tidak menghalangi upaya penyidikan KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi izin pertambangan yang menjerat Mardani hH Maming.

Menurut Ali, praperadilan hanya menguji aspek sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penetapan seseorang sebagai tersangka, tapi tidak menyentuh substansi pokok perkara.

"Jadi tidak menyentuh aspek materiil, yaitu substansi pokok perkara yang sedang dalam penyidikan oleh KPK," ujar Ali.

Ali mengatakan bahwa penyidikan perkara IUP Tanah Bumbu dilakukan profesional dan murni penegakkan hukum, sebagaimana tugas pokok dan fungsi KPK sesuai dengan undang-undang.(GIB)