CARITAU JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta, masyarakat untuk mengikuti dan memantau proses penanganan perkara suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. 

Perkara tersebut diduga menyeret nama Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan periode 2010-2018. 

Baca Juga: KPK Benarkan Terima Pengaduan Soal Dugaan Suap Pembelian Jet Mirage

"KPK mengajak masyarakat untuk terus mengikuti dan memantau proses penanganan perkara perizinan pertambangan ini," kata Pelaksana Tugas (PLT) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keteranganya, Jumat (22/7/2022). 

Menurut Ali, hal itu penting dilakukan mengingat sektor pertambangan menjadi salah satu sumber energi yang sangat penting bagi hajat hidup masyarakat. 

Ali mengungkapkan, dengan pengawasan dan pemantauan soal perizinan tambang yang dilakukan masyarakat, maka ke depan harapanya dalam sektor pertambangan akan terbentuk sistem tata kelola energi yang bersih dari korupsi. 

Selain itu, dengan keterlibatan secara partisipatoris dari masyarakat, harapan KPK, tata kelola energi pertambangan ke depan akan berdampak pada stabillnya harga yang dapat dinikmati masyarakat. 

"Maka ongkos produksi menjadi lebih murah dan masyarakat bisa menikmatinya dengan harga lebih terjangkau," imbuh Ali. 

Ali menerangkan, saat ini KPK sedang menjalani sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Hari ini, Jumat (22/7/2022), Sidang kelima praperadilan itu dijadwalkan untuk KPK menghadirkan pengajuan bukti dan saksi ahli dalam menguatkan proses penyelidikan, penyidikan serta penetapan tersangka terhadap Mardani H Maming. 

"KPK akan buktikan bawa pasal-pasal yang disangkakan tetap konsisten pada dokumen administrasi penyidikan perkara yang dimaksud," terang Ali. 

Dalam sidang kelima gugatan praperadilan tersebut KPK diketahui menghadirkan dua orang saksi ahli yakni ahli perbankan Yunus Husein dan ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Muhamad Arief Setiawan. 

"Yang akan menerangkan berkaitan dengan modus-modus kejahatan dalam transaksi keuanga seperti halnya pada pokok perkara yang sedang KPK lakukan penyidikan ini," jelas Ali. 

Ali mengatakan, dalam rangka komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia KPK meyakini Hakim akan mempertimbangkan penjelasan dan keterangan yang telah KPK sampaikan di dalam persidangan gugatan praperadilan Mardani H Maming. 

"Sebagai komitmen dan dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia KPK yakin Hakim akan mempertimbangkan penjelasan dan keterangan yang disampaikan melalui penegakan hukum yang adil dan sesuai prosedur," pungkas Ali. (GIB) 

Baca juga :

Sidang Praperadilan Bendum PBNU Mardani, Kuasa Hukum Bacakan Permohonan Gugatan pada KPK

KPK Periksa Paman Bendum PBNU Mardani H Maming, Menelusuri Aliran Dana Rp89 Miliar?

KPK Panggil Mardani Kamis Besok, Ali Fikri Sebut Alasan Denny Indrayana Tak Dibenarkan Hukum

Ada Konflik Kepentingan, KPK: Posisi BW Sebagai Kuasa Hukum Mardani Dianggap Tidak Sah dan Batal

Mundur dari TGUPP, Bambang Widjojanto Fokus Bela Mardani Lawan KPK di Praperadilan

Sidang Ketiga Praperadilan, KPK Beri Bantahan Kriminalisasi Penetapan Tersangka Mardani Maming

KPK Minta Majelis Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

BW Belum Menampakkan Diri di Sidang Praperadilan Mardani Maming, KPK Minta Hakim Coret Nama BW Sebagai Penasihat Hukum

KPK Punya Bukti Bendum PBNU Mardani Terima Rp104,3 miliar, Aliran Uang dari Direktur PCN

KPK Kantongi 129 dokumen dan 18 Keterangan Saksi soal Kasus Dugaan Suap Bendum PBNU Mardani H Maming

Tulis Surat Terbuka, Wakil Ketua PWNU Jatim Sebut Kepemimpinan Ketum dan Sekjen PBNU Sebagai Ironi

Wakil Ketua KPK: Kami Akan Jemput yang Bersangkutan, Jika Tidak Bersalah Kenapa Maming Harus Takut?

Paparkan Modus Kejahatan Transaksi Keuangan, KPK Hadirkan Dua Ahli di Sidang Praperadilan Mardani H Maming

Saksi Ahli Mardani Maming Soroti Wewenang Penyelidikan, KPK: Kasus Ini Belum Pernah Ditangani Penegak Hukum Lain

Petugas Berompi KPK Hadiri Sidang Praperadilan Mardani H Maming

Ahli Perbankan di Sidang Praperadilan Mardani Singgung Modus Transaksi Keuangan Pelaku Korupsi

Penyidik KPK Berjaga-jaga di Sidang Praperadilan Mardani, KPK: Ada Pihak yang Ingin Intervensi

Kebetulan Saya Jarang Sekali Ikut, Deputi Penindakan KPK Pantau Praperadilan Bendum PBNU Mardani

KPK Yakin Menang Praperadilan Lawan Mardani Maming

Pegawai Biasa Tercatat Jadi Direktur, KPK Sampaikan Modus Kasus Suap Mardani H Maming

Tim Hukum Mardani H Maming Hadirkan Ahli Pertambangan
 

Jemput Paksa Mardani Maming, KPK Geledah Sebuah Apartemen di Jakarta

Kuasa Hukum Tak Tahu Mardani Maming Akan Dijemput Paksa KPK

Saksi Ahli KPK Sebut Penetapan Tersangka Pidana Suap Bisa Dilihat dari Transfer Dana, Mardani Diancam DPO

Belum Temukan Tersangka Mardani H Maming, KPK Ancam DPO

Bendum PBNU Mardani Diancam DPO oleh KPK, Denny Mengaku Beberapa Hari Tak Komunikasi

Mardani Maming Resmi Jadi Buronan KPK

Jadi Buronan KPK, Koordinator MAKI: Pengajuan Praperadilan Mardani Maming Otomatis Gugur

KPK Berikan Lampiran Surat DPO Mardani Maming ke Hakim

Yakin Akan Menyerahkan Diri ke KPK, Ketum PBNU Belum Berencana Nonaktifkan Bendum Mardani Maming

Buron KPK Mardani Menghilang, PDIP Tegaskan Tak Akan Lakukan Intervensi Apapun

Himbau Bendum PBNU Mardani Menyerahkan Diri, Gus Fahmi Mlangi: Muslim Sholeh Patuh Hukum

Ditanya Keberadaan Mardani Maming, Tim Kuasa Hukum: Mungkin Sedang Berziarah Mendekatkan Diri Pada yang di Atas

Sidang Pembacaan Kesimpulan Praperadilan, KPK Serahkan Surat DPO Mardani ke Hakim

Kantongi Banyak Bukti, KPK Optimis Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

KPK Tunjukkan Surat DPO Bendum PBNU Mardani H Maming

LPBH NU dan BW Pastikan Bendum PBNU Datangi KPK Kamis 28 Juli, DPO Mardani Dirilis

Rabu 13.00 WIB Putusan Praperadilan Bendum PBNU, KPK Optimis Hakim Tolak Mardani

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

Penyidik KPK Kembali Pantau Putusan Praperadilan Mardani Maming

PN Jakarta Selatan Tolak Gugatan Praperadilan Mardani Maming

Praperadilan Ditolak, Gus Salam: PBNU Tak Punya Alasan Lagi untuk Tidak Pecat Mardani H Maming

Gugatan Praperadilan Bendum PBNU Mardani Maming Ditolak, Begini Pertimbangan Hakim

Tolak Praperadilan Mardani H Maming, KPK Nilai Hakim Objektif dan Independen

KPK Apresiasi Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani Maming

Sesuai Janji Saya Hadir, Bendum PBNU Mardani Maming Serahkan Diri ke KPK

Akhirnya Bendum PBNU Mardani Maming Serahkan Diri ke KPK

Ketua KPK Pastikan Perkara Bendum PBNU Mardani H Maming Dituntaskan Sampai Peradilan

Baca Juga: PN Jakarta Selatan Gelar Sidang Perdana Praperadilan Harun Masiku Hari Ini