Sidang Pembacaan Kesimpulan Praperadilan, KPK Serahkan Surat DPO...

Sidang Pembacaan Kesimpulan Praperadilan, KPK Serahkan Surat DPO Mardani ke Hakim

Selasa, 26 Jul 2022 20.32 WIB

Sidang pembacaan kesimpulan praperadilan Mardani H Maming melawan KPK digelar pada Selasa (26/7/2022). (CARITAU - GIBRAN)

CARITAU JAKARTA – Sidang gugatan praperadilan mantan Bupati Tana Bumbu Mardani H Maming melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki agenda pembacaan kesimpulan dari pemohon (Mardani H Maming) dan termohon (KPK), Selasa (26/7/2022).

"Agenda sidang hari ini pembacaan kesimpulan oleh pemohon dan termohon," ujar Hakim Ketua Hendra Utama Sutardodo di ruang sidang.

Selain menyerahkan dokumen kesimpulan secara tertulis Tim Biro Hukum KPK juga turut menyerahkan surat lampiran Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Hakim lantaran Mardani Maming dinilai tidak kooperatif untuk memenuhi pemanggilan dalam perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh KPK.

Namun, tim Kuasa Hukum Mardani menyatakan keberatan atas lampiran surat DPO yang disampaikan oleh KPK kepada Hakim Ketua di persidangan lantaran surat tersebut dianggap sebagai bukti tambahan yang pengajuannya sudah selesai.

"Kami melihat bahwa yang disampaikan adalah surat DPO. Terhadap surat ini, kami menolak statusnya sebagai bukti tambahan, kalau itu dimaksudkan sebagai bukti tambahan," ujar Denny Indrayana, kuasa hukum pemohon.

"Artinya menolak terhadap lampiran yang disampaikan KPK," tanya Hakim.

"Izin kami menolak," jawab Denny.

Menanggapi hal itu, Tim Biro Hukum KPK menjelaskan, lampiran yang diberikan dalam agenda kesimpulan hari ini bukan merupakan bukti tambahan melainkan, proses yang sedang berjalan dalam penyidikan yang dilakukan KPK di luar praperadilan.

"Izin yang mulia dalam lampiran yang kami sampaikan kepada yang mulia, pertama itu bukan sebagai bukti tambahan karena bukti tambahan sudah kami sampaikan kemarin. Yang kami mau sampaikan bahwa ada proses diluar praperadilan yang tetap berjalan," ujar salah satu anggota Tim Biro Hukum KPK.

"Artinya sebagai lampiran di kesimpulan ya?," tanya Hakim.

"Izin betul yang mulia," jawab Tim Biro Hukum KPK.

"Jadi termohon dalam hal ini menyampaikan sebagai lampiran bukan bukti tambahan, Jadi ini bukan sebagai bukti," ujar Hakim Hendra.

Tim Biro Hukum mengatakan, surat DPO tersebut dikeluarkan oleh KPK lantaran mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu mangkir dari dua kali pemanggilan atas perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani oleh KPK.

"Dalam proses tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hal ini sampai keluar penetapan pemohon sebagai DPO, informasi yang kami terima dalam proses penanganan perkaranya pemanggilan yang dilayangkan oleh penyidik KPK tidak dipenuhi," ujar Tim Biro Hukum KPK.

Sehingga kami dalam hal ini, mendapatkan sebuah informasi bahwa tim penyidik KPK melakukan upaya tindakan tegas berupa penangkapan paksa dan penggeledahan namun yang bersangkutan tidak ditemukan.

Saat diberikan kesempatan oleh Hakim Hendra untuk menyampaikan kesimpulan, Tim Biro Hukum KPK menyatakan bahwa kesimpulan dari seluruh rangkaian sidang yang telah dilaksanakan sudah disampaikan secara tertulis.

Tim biro hukum KPK berharap, kesimpulan tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memberikan putusan pada agenda putusan sidang praperadilan terakhir yang akan diselenggarakan Rabu (27/7/2022) esok hari.

"izin yang mulia, kami kuasa hukum termohon (KPK) menghormati serta mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh pemohon melalui forum ini sebagai sarana pengawasan horizontal kepada yang mulia kesimpulan kali mohon untuk dianggap dibacakan," tandasnya.

Usai menerima keterangan dari tim kuasa hukum pemohon (Mardani H Maming) dan termohon (KPK), Hakim Hendran kemudian menutup agenda sidang dengan memberikan informasi bahwa agenda besok adalah putusan sidang praperedilan.

"Selanjutnya keputusan besok jam 1 ya," terang Hakim Hendra menutup sidang. (GIB)

KPK Periksa Paman Bendum PBNU Mardani H Maming, Menelusuri Aliran Dana Rp89 Miliar?

KPK Panggil Mardani Kamis Besok, Ali Fikri Sebut Alasan Denny Indrayana Tak Dibenarkan Hukum

Ada Konflik Kepentingan, KPK: Posisi BW Sebagai Kuasa Hukum Mardani Dianggap Tidak Sah dan Batal

Mundur dari TGUPP, Bambang Widjojanto Fokus Bela Mardani Lawan KPK di Praperadilan

Sidang Ketiga Praperadilan, KPK Beri Bantahan Kriminalisasi Penetapan Tersangka Mardani Maming

KPK Minta Majelis Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

BW Belum Menampakkan Diri di Sidang Praperadilan Mardani Maming, KPK Minta Hakim Coret Nama BW Sebagai Penasihat Hukum

KPK Punya Bukti Bendum PBNU Mardani Terima Rp104,3 miliar, Aliran Uang dari Direktur PCN

KPK Kantongi 129 dokumen dan 18 Keterangan Saksi soal Kasus Dugaan Suap Bendum PBNU Mardani H Maming

Tulis Surat Terbuka, Wakil Ketua PWNU Jatim Sebut Kepemimpinan Ketum dan Sekjen PBNU Sebagai Ironi

Wakil Ketua KPK: Kami Akan Jemput yang Bersangkutan, Jika Tidak Bersalah Kenapa Maming Harus Takut?