KPK Kantongi 129 dokumen dan 18 Keterangan Saksi soal Kasus Dugaan...

KPK Kantongi 129 dokumen dan 18 Keterangan Saksi soal Kasus Dugaan Suap Bendum PBNU Mardani H Maming

Kamis, 21 Jul 2022 21.37 WIB

Sidang praperadilan Mardani H Maming melawan KPK memasuki hari keempat, Kamis (21/7/2022). (CARITAU - GIBRAN)

CARITAU JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengantongi sejumlah alat bukti dalam proses penyidikan perkara dugaan pemberian hadiah atau suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menyeret Bendum PBNU Mardani H Maming di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Pelaksana Tugas (PLT) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK telah menemukan fakta berupa dokumen dan keterangan saksi terkait adanya dugaan penerbitan perizinan pertambangan saat Mardani H Maming menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.

"Dari serangkaian penyelidikan kemudian dikumpulkan data, informasi dan dokumen sebagai bukti permulaan sehingga disimpulkan telah lebih ditemukan dua alat bukti di antaranya surat / dokumen berjumlah 129 dokumen beserta 18 orang yang telah memberikan keterangan," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (21/7/2022).

Ali menjelaskan, berdasarkan bukti-bukti permulaan tersebut, kemudian selanjutnya KPK meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi Penyidikan.

"Dari bukti permulaan yang cukup maka sekitar Juni 2022 KPK mengingkatka status ke tahap penyidikan," ujar Ali.

Menurut Ali, kasus suap izin pertambangan tersebut belum pernah ditangani oleh penegak hukum lain. Oleh sebab itu, KPK kemudian menindaklanjuti kasus tersebut berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat.

"Sehingga kemudian KPK melakukan peyelidikan dengan meminta keterangan dan klarifikasi berbagai pihak di antaranya pihak Dinas ESDM Tanah Bumbu, pihak ESDM Provinsi Kalsel, pihak PT PCN serta analisis berbagai dokumen terkait kasus," terang Ali.

Ali menuturkan, penyidik kemudian juga menemukan fakta adanya dugaan pelimpahan izin usaha pertambangan operasi produksi batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT PCN yang ditenggarai dilakukan Mardani Maming saat menjabat Bupati Tanah Bumbu.

"Hal tersebut bertentangan dengan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)," tutur Ali.

Ali menambahkan, kemudian setelah PT PCN beroperasi dalam unit usaha pertambangan batubara, selanjutnya Mardani H Maming diduga mendirikan perusahaan yang difasilitasi dan dibiayai oleh PT PCN.

"Beberapa perusahaan dimaksud sebenarnya direksi dan pemegang sahamnya masih berafiliasi dengan Maming. Kemudian dalam aktifitasnya dibungkus dalam formalisme perjanjian kerja sama 'underlying' guna memayungi aliran uang dari direktur PT PCN melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan nominal uang lebih dari 104,3 miliar," tandas Ali.

Diberitakan sebelumnya, tim kuasa hukum Mardani H Maming dalam persidangan praperadilan yang digelar Rabu (20/7/2022) menyatakan penetapan tersangka terhadap Mardani H Maming tidak sah dan bertentangan dengan koridor hukum.

"Menyatakan tidak sah nya segala keputusan penetapan dan tindakan hukum yang dikeluarkan dan dilakukan lebih lanjut oleh termohon (KPK) berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon," tulis kuasa Hukum dalam petitum praperadilan Mardani H Maming.

Namun, seluruh tudingan yang disampakan Maming melalui kuasa hukumnya dibantah oleh tim Biro Hukum KPK pada sidang ketiga dengan agenda jawaban bantahan dari termohon (KPK) terhadap penetapan pemohon (Mardani Maming) sebagai tersangka.

"Perlu kami sampaikan bahwa termohon (KPK) dalam menangani perkara ini bekerja di ruang dan koridor hukum yang menjunjung tinggi objektifitas keilmuan dan hati nurani," kata tim Biro Hukum KPK Ahmad Burhanuddin di ruang sidang.

Ahmad mengatakan, dalam perkara dugaan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjerat Mardani H Maming, KPK telah menjalankan tugas sesuai prosedur baku dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap laporan pengaduan masyarakat secara bertahap untuk menemukan bukti permulaan yang cukup dari peristiwa pidana tersebut.

"Setelah bukti permulaan yang cukup ditemukan maka sesuai dengan pasal 44 ayat 2 UU KPK, Penyidik akan melakukan gelar perkara di hadapan pimpinan untuk selanjutnya menaikan status kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan pemohon sebagai tersangka," tandas Ahmad. (GIB)

KPK Periksa Paman Bendum PBNU Mardani H Maming, Menelusuri Aliran Dana Rp89 Miliar?

KPK Panggil Mardani Kamis Besok, Ali Fikri Sebut Alasan Denny Indrayana Tak Dibenarkan Hukum

Ada Konflik Kepentingan, KPK: Posisi BW Sebagai Kuasa Hukum Mardani Dianggap Tidak Sah dan Batal

Mundur dari TGUPP, Bambang Widjojanto Fokus Bela Mardani Lawan KPK di Praperadilan

Sidang Ketiga Praperadilan, KPK Beri Bantahan Kriminalisasi Penetapan Tersangka Mardani Maming

KPK Minta Majelis Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

BW Belum Menampakkan Diri di Sidang Praperadilan Mardani Maming, KPK Minta Hakim Coret Nama BW Sebagai Penasihat Hukum

KPK Punya Bukti Bendum PBNU Mardani Terima Rp104,3 miliar, Aliran Uang dari Direktur PCN

Tulis Surat Terbuka, Wakil Ketua PWNU Jatim Sebut Kepemimpinan Ketum dan Sekjen PBNU Sebagai Ironi

Wakil Ketua KPK: Kami Akan Jemput yang Bersangkutan, Jika Tidak Bersalah Kenapa Maming Harus Takut?

Paparkan Modus Kejahatan Transaksi Keuangan, KPK Hadirkan Dua Ahli di Sidang Praperadilan Mardani H Maming

Saksi Ahli Mardani Maming Soroti Wewenang Penyelidikan, KPK: Kasus Ini Belum Pernah Ditangani Penegak Hukum Lain