CARITAU JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menjemput paksa Bendum PBNU yang juga mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming jika mangkir panggilan kedua tim penyidik.

"Sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dua kali dipanggil tidak hadir, ya kami punya penyidik, penyidik juga punya kewenangan untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa. Kami akan jemput yang bersangkutan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Mardani tidak menghadiri pemanggilan pada hari Kamis (14/7/2022), sementara panggilan kedua pada Kamis (21/7/2022).

KPK memanggil Mardani sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan saat menjabat Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018.

"Kami sedang upayakan dengan cara-cara yang sesuai dengan KUHAP. Saya kira itu," tegas Alex.

Sesuai Pasal 112 KUHAP ayat (1) disebutkan, penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Selanjutnya bunyi ayat (2), orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Tim kuasa hukum Mardani telah mengirim surat ke KPK untuk meminta penundaan pemeriksaan dengan alasan sidang praperadilan yang diajukan Mardani masih berproses di PN Jakarta Selatan.

Baca Juga: Bebas Selasa Depan, Anas Urbaningrum akan Dijemput dan Salat Tarawih bersama Loyalis

"Kami meminta semua pihak, termasuk termohon (KPK) untuk sama-sama menunggu dan menghormati proses praperadilan yang sedang berjalan," kata Denny Indrayana, kuasa hukum Mardani H Maming, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/7/2022).

LSAK Minta KPK Tak Ragu 

Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) meminta KPK tidak ragu menjemput paksa Mardani setelah mangkir panggilan kedua.

“Jika Maming mangkir lagi, KPK harus jemput paksa yang bersangkutan, jangan ragu, jemput paksa saja. Artinya dia tidak kooperatif dan menghalang-halangi penyidikan,” kata Sirajudin peneliti LSAK.

Menurut Sirajudin, Mardani seharusnya menghargai proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh KPK, justru agar terang benderang kasusnya.

“Sebagai orang berpendidikan, seharusnya Maming mengerti proses hukum yang sedang berjalan di KPK,” ujarnya.

“Jika memang merasa tidak bersalah, kenapa Maming harus takut memenuhi panggilan KPK? Justru harusnya memenuhi panggilan KPK ini jadi ajang membuktikan diri kalau memang dia tidak bersalah, kenapa harus mangkir. Artinya mungkin dia memang bersalah,” katanya seperti dirlis Antara.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, panggilan kedua merupakan kesempatan terakhir untuk mendatangi penyidik dengan baik-baik. 

Namun jika mangkir lagi, menurut Ali Fikri, maka Maming akan dipanggil paksa oleh penyidik ke Gedung Merah Putih KPK.(GIB)

Baca juga :

Sidang Praperadilan Bendum PBNU Mardani, Kuasa Hukum Bacakan Permohonan Gugatan pada KPK

KPK Periksa Paman Bendum PBNU Mardani H Maming, Menelusuri Aliran Dana Rp89 Miliar?

KPK Panggil Mardani Kamis Besok, Ali Fikri Sebut Alasan Denny Indrayana Tak Dibenarkan Hukum

Ada Konflik Kepentingan, KPK: Posisi BW Sebagai Kuasa Hukum Mardani Dianggap Tidak Sah dan Batal

Mundur dari TGUPP, Bambang Widjojanto Fokus Bela Mardani Lawan KPK di Praperadilan

Sidang Ketiga Praperadilan, KPK Beri Bantahan Kriminalisasi Penetapan Tersangka Mardani Maming

KPK Minta Majelis Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

BW Belum Menampakkan Diri di Sidang Praperadilan Mardani Maming, KPK Minta Hakim Coret Nama BW Sebagai Penasihat Hukum

KPK Punya Bukti Bendum PBNU Mardani Terima Rp104,3 miliar, Aliran Uang dari Direktur PCN

KPK Kantongi 129 dokumen dan 18 Keterangan Saksi soal Kasus Dugaan Suap Bendum PBNU Mardani H Maming

Tulis Surat Terbuka, Wakil Ketua PWNU Jatim Sebut Kepemimpinan Ketum dan Sekjen PBNU Sebagai Ironi

Paparkan Modus Kejahatan Transaksi Keuangan, KPK Hadirkan Dua Ahli di Sidang Praperadilan Mardani H Maming

Saksi Ahli Mardani Maming Soroti Wewenang Penyelidikan, KPK: Kasus Ini Belum Pernah Ditangani Penegak Hukum Lain

Petugas Berompi KPK Hadiri Sidang Praperadilan Mardani H Maming

Penyidik KPK Berjaga-jaga di Sidang Praperadilan Mardani, KPK: Ada Pihak yang Ingin Intervensi

Ahli Perbankan di Sidang Praperadilan Mardani Singgung Modus Transaksi Keuangan Pelaku Korupsi

Kebetulan Saya Jarang Sekali Ikut, Deputi Penindakan KPK Pantau Praperadilan Bendum PBNU Mardani

Tambang Menyangkut Hajat Hidup Masyarakat, KPK Ajak Masyarakat Pantau Kasus Mardani

KPK Yakin Menang Praperadilan Lawan Mardani Maming

Pegawai Biasa Tercatat Jadi Direktur, KPK Sampaikan Modus Kasus Suap Mardani H Maming

Tim Hukum Mardani H Maming Hadirkan Ahli Pertambangan
 

Jemput Paksa Mardani Maming, KPK Geledah Sebuah Apartemen di Jakarta

Kuasa Hukum Tak Tahu Mardani Maming Akan Dijemput Paksa KPK

Saksi Ahli KPK Sebut Penetapan Tersangka Pidana Suap Bisa Dilihat dari Transfer Dana, Mardani Diancam DPO

Belum Temukan Tersangka Mardani H Maming, KPK Ancam DPO

Bendum PBNU Mardani Diancam DPO oleh KPK, Denny Mengaku Beberapa Hari Tak Komunikasi

Mardani Maming Resmi Jadi Buronan KPK

Jadi Buronan KPK, Koordinator MAKI: Pengajuan Praperadilan Mardani Maming Otomatis Gugur

KPK Berikan Lampiran Surat DPO Mardani Maming ke Hakim

Yakin Akan Menyerahkan Diri ke KPK, Ketum PBNU Belum Berencana Nonaktifkan Bendum Mardani Maming

Buron KPK Mardani Menghilang, PDIP Tegaskan Tak Akan Lakukan Intervensi Apapun

Himbau Bendum PBNU Mardani Menyerahkan Diri, Gus Fahmi Mlangi: Muslim Sholeh Patuh Hukum

Ditanya Keberadaan Mardani Maming, Tim Kuasa Hukum: Mungkin Sedang Berziarah Mendekatkan Diri Pada yang di Atas

Sidang Pembacaan Kesimpulan Praperadilan, KPK Serahkan Surat DPO Mardani ke Hakim

Kantongi Banyak Bukti, KPK Optimis Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

KPK Tunjukkan Surat DPO Bendum PBNU Mardani H Maming

LPBH NU dan BW Pastikan Bendum PBNU Datangi KPK Kamis 28 Juli, DPO Mardani Dirilis

Rabu 13.00 WIB Putusan Praperadilan Bendum PBNU, KPK Optimis Hakim Tolak Mardani

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

Penyidik KPK Kembali Pantau Putusan Praperadilan Mardani Maming

PN Jakarta Selatan Tolak Gugatan Praperadilan Mardani Maming

Praperadilan Ditolak, Gus Salam: PBNU Tak Punya Alasan Lagi untuk Tidak Pecat Mardani H Maming

Gugatan Praperadilan Bendum PBNU Mardani Maming Ditolak, Begini Pertimbangan Hakim

Tolak Praperadilan Mardani H Maming, KPK Nilai Hakim Objektif dan Independen

KPK Apresiasi Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani Maming

Sesuai Janji Saya Hadir, Bendum PBNU Mardani Maming Serahkan Diri ke KPK

Akhirnya Bendum PBNU Mardani Maming Serahkan Diri ke KPK

Ketua KPK Pastikan Perkara Bendum PBNU Mardani H Maming Dituntaskan Sampai Peradilan

Baca Juga: Saksi Ahli KPK Sebut Penetapan Tersangka Pidana Suap Bisa Dilihat dari Transfer Dana, Mardani Diancam DPO