KPK Minta Majelis Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H...

KPK Minta Majelis Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

Kamis, 21 Jul 2022 11.54 WIB

Persidangan Praperadilan Mardani H Maming, Rabu (20/7/2022). (CARITAU - GIBRAN)

CARITAU JAKARTA – Sidang gugatan praperadilan Mardani H Maming yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berlangsung.

Pada sidang ketiga yang berlangsung Rabu (20/7) kemarin, dalam kesempatan Eksepsinya, tim Biro Hukum KPK meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) itu mengingat, dalam proses penetapan tersangka, KPK telah bertindak sesuai dengan koridor hukum dan memiliki bukti-bukti permulaan yang cukup.

"Sebagaimana yang diuraikan Pasal 12 huruf a dan b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jawaban ini berkenan bahwa termohon telah memiliki bukti permulaan yang cukup dan sah untuk menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka," kata Ahmad Burhanudin di persidangan.

Ahmad menjelaskan, permohonan penolakan praperadilan Maming tersebut diajukan oleh KPK berdasarkan peraturan Pedoman Mahkamah Agung (MA) tentang Pemeriksaan Praperadilan (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 yang menjelaskan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka dapat dilihat melalui dua aspek formil yaitu dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok materi perkara.

Berdasarkan hal tersebut, Ahmad menyatakan bahwa penyidik telah memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Mardani H Maming sebagai tersangka.

"Dalam perkara ini, penyidik termohon telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk memenuhi anasir delik tindak pidana yang disangkakan," terang Ahmad.

Kendati demikian, bukti-bukti tersebut akan digelar oleh penyidik bukan di persidangan Praperadilan mengingat materi pokok perkara tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Pembuktiannya akan dilakukan dalam persidangan pokok perkara yang merupakan wewenang pengadilan tindak pidana korupsi," ujar Ahmad.

Ahmad menerangkan, bahwa proses penyidikan yang dilakukan KPK dalam kasus ini didasari dengan penegakan hukum terhormat sebagai sarana pengungkapan kebenaran pelanggaran pidana secara materil guna mengedapankan azas keadilan terhadap Mardani H Maming atas perkara yang disangkakan (a quo).

Penanganan hukum acara pidana, kata Ahmad, sedapat mungkin dipergunakan oleh penegak hukum dalam keadaan di mana cara lain belum dapat dinyatakan efektif untuk melakukan pengendalian terhadap ketentuan pelanggaran pidana di lingkungan sosial.

"KPK bekerja untuk menegakan hukum pidana materil tindak pidana korupsi agar kepentingan sosial yang terganggu akibat perbuatan pemohon dapat dipulihkan kembali melalui penerapan sanksi pidana," ujarnya.

Ahmad mengatakan, dalam hal ini penyidik KPK sudah bekerja sesuai dengan ketentuan pasal 44 UU KPK yang berlaku berdasarkan azas Lex Specialized Derogate Lex Generalis (hukum khusus mengengesampingkan hukum umum).

Azas tersebut, lanjutnya, merupakan panduan langkah KPK dalam melakukan upaya penegakan hukum khusus (Lex Specialis) yaitu perkara pidana korupsi pada kasus pemberian hadiah atau dugaan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang menjerat Maming selaku mantan Bupati.

"Setelah bukti permulaan yang cukup diketemukan maka sesuai dengan pasal 44 ayat 2 UU KPK, Penyidik akan melakukan gelar perkara di hadapan pimpinan untuk selanjutnya menaikan status kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan pemohon sebagai tersangka," tandas Ahmad.

Berikut Jawaban Permohonan Eksepsi KPK dalam permohonan penolakan praperadilan Mardani H Maming:

Permohonan Tim KPK

KPK selaku Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 25 Juni 2022 cacat hukum.

3. Menyatakan Kuasa Pemohon atas nama Dr. BAMBANG WIDJOJANTO tidak sah dan batal demi hukum.

4. Memerintahkan demi hukum kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *untuk mencoret Kuasa Hukum Pemohon atas nama Dr. BAMBANG WIDJOJANTO* dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2022 yang telah didaftarkan/diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

5. Menyatakan permohonan Praperadilan merupakan Materi Pokok Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban/Tanggapan Termohon untuk seluruhnya.

2. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 55/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Menyatakan Termohon berwenang melakukan Penyelidikan tindak pidana korupsi Menyatakan penyelidikan yang dilakukan Termohon adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.

4. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan Termohon adalah sah dan berdasar atas hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat.

5. Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat. (GIB)

KPK Periksa Paman Bendum PBNU Mardani H Maming, Menelusuri Aliran Dana Rp89 Miliar?

KPK Panggil Mardani Kamis Besok, Ali Fikri Sebut Alasan Denny Indrayana Tak Dibenarkan Hukum

Ada Konflik Kepentingan, KPK: Posisi BW Sebagai Kuasa Hukum Mardani Dianggap Tidak Sah dan Batal

Mundur dari TGUPP, Bambang Widjojanto Fokus Bela Mardani Lawan KPK di Praperadilan

Sidang Ketiga Praperadilan, KPK Beri Bantahan Kriminalisasi Penetapan Tersangka Mardani Maming

BW Belum Menampakkan Diri di Sidang Praperadilan Mardani Maming, KPK Minta Hakim Coret Nama BW Sebagai Penasihat Hukum

Sidang Keempat Praperadilan Mardani Maming, Kuasa Hukum Hadirkan Tiga Saksi Ahli

KPK Punya Bukti Bendum PBNU Mardani Terima Rp104,3 miliar, Aliran Uang dari Direktur PCN

KPK Kantongi 129 dokumen dan 18 Keterangan Saksi soal Kasus Dugaan Suap Bendum PBNU Mardani H Maming

Wakil Ketua KPK: Kami Akan Jemput yang Bersangkutan, Jika Tidak Bersalah Kenapa Maming Harus Takut?

Tulis Surat Terbuka, Wakil Ketua PWNU Jatim Sebut Kepemimpinan Ketum dan Sekjen PBNU Sebagai Ironi

Paparkan Modus Kejahatan Transaksi Keuangan, KPK Hadirkan Dua Ahli di Sidang Praperadilan Mardani H Maming