CARITAU JAKARTA – Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya yakin Hakim tidak mengugurkan status tersangka terhadap Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming dalam gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Hal itu berdasarkan keterangan dua saksi ahli serta dalil dan bukti permulaan yang cukup yang disampaikan di dalam persidangan. 

Baca Juga: Ramadan Ride Tanah Bumbu Kembali Digelar, Bikers Bakal Dijamin BPJS

Hal itu disampaikan oleh anggota Tim Investigasi Biro Hukum KPK, Iskandar, usai menjalani sidang kelima gugatan praperadilan Mardani H Maming di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. 

"Kami memang sudah memiliki dua alat bukti untuk penetapan sebagai tersangka dan sesuai dengan keterangan dua ahli tadi, kami yakin didalam persidangan tersebut Hakim akan mempertimbangkan apa yang kami dalilkan," ujar Iskandar kepada wartawan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/7/2022) malam. 

Iskandar mengatakan, keterangan-keterangan saksi ahli yang dihadirkan, seperti keterangan dari mantan Ketua PPAT Yunus Husein dapat memperkuat dalil-dalil yang disampaikan KPK di persidangan untuk menjelaskan soal modus-modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di balik bisnis korporasi. 

"Misalkan tadi ahli menerangkan seperti pejabat menerima dalam kontek itu bagaimana modus soal perbankan, aktifitas korporasi itu kemudian bisa dipakai untuk menyembunyikan modus korupsi di balik perjanjian-perjanjian," ujar Iskandar. 

Selain itu, Iskandar menyampaikan, pada sidang gugatan praperadilan lanjutan yang akan digelar Senin (25/7/2022) mendatang, pihaknya akan menyampaikan bukti baru dan satu saksi ahli lagi untuk memperkuat dalil-dalil KPK soal penetapan Mardani H Maming sebagai tersangka. 

"Bukti yang paling kuat adalah keterangan saksi yang mengindikasikan bahwa ada aliran duit yang diberikan itu bukan untuk kepentingan bisnis, tapi memang sengaja diberikan untuk kepentingan pribadi pemohon (Mardani H Maming) dan itu rangkaian yang akan kita buktikan dengan rekening koran dan sebagainya" tandas Iskandar. 

Diberitakan sebelumnya, Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam agenda sidang kelima gugatan praperadilan Mardani H Maming telah menghadirkan dua aksi ahli yaitu, ahli perbankan sekaligus mantan Ketua PPATK Yunus Husein dan pakar ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Muhamad Arief Setiawan.

"Dua orang ahli, yaitu ahli pidana dan ahli perbankan, yang akan menerangkan berkaitan modus-modus kejahatan dalam transaksi keuangan, seperti halnya pada pokok perkara yang sedang KPK lakukan penyidikan ini," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.

Dalam sidang tersebut, selain menghadirkan dua saksi ahli, KPK juga membawa sekitar 129 dokumen untuk membuktikan bahwa prosedur penetapan tersangka terhadap Bendum PBNU Mardani H Maming telah memiliki bukti permulaan cukup dan sudah sesuai dengan prosedur hukum. 

"Termasuk KPK buktikan bahwa pasal-pasal yang disangkakan tetap konsisten pada dokumen administrasi penyidikan perkara dimaksud," pungkas Ali Fikri. (GIB)

Baca juga :

Sidang Praperadilan Bendum PBNU Mardani, Kuasa Hukum Bacakan Permohonan Gugatan pada KPK

KPK Periksa Paman Bendum PBNU Mardani H Maming, Menelusuri Aliran Dana Rp89 Miliar?

KPK Panggil Mardani Kamis Besok, Ali Fikri Sebut Alasan Denny Indrayana Tak Dibenarkan Hukum

Ada Konflik Kepentingan, KPK: Posisi BW Sebagai Kuasa Hukum Mardani Dianggap Tidak Sah dan Batal

Mundur dari TGUPP, Bambang Widjojanto Fokus Bela Mardani Lawan KPK di Praperadilan

Sidang Ketiga Praperadilan, KPK Beri Bantahan Kriminalisasi Penetapan Tersangka Mardani Maming

KPK Minta Majelis Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

BW Belum Menampakkan Diri di Sidang Praperadilan Mardani Maming, KPK Minta Hakim Coret Nama BW Sebagai Penasihat Hukum

KPK Punya Bukti Bendum PBNU Mardani Terima Rp104,3 miliar, Aliran Uang dari Direktur PCN

KPK Kantongi 129 dokumen dan 18 Keterangan Saksi soal Kasus Dugaan Suap Bendum PBNU Mardani H Maming

Tulis Surat Terbuka, Wakil Ketua PWNU Jatim Sebut Kepemimpinan Ketum dan Sekjen PBNU Sebagai Ironi

Wakil Ketua KPK: Kami Akan Jemput yang Bersangkutan, Jika Tidak Bersalah Kenapa Maming Harus Takut?

Paparkan Modus Kejahatan Transaksi Keuangan, KPK Hadirkan Dua Ahli di Sidang Praperadilan Mardani H Maming

Saksi Ahli Mardani Maming Soroti Wewenang Penyelidikan, KPK: Kasus Ini Belum Pernah Ditangani Penegak Hukum Lain

Petugas Berompi KPK Hadiri Sidang Praperadilan Mardani H Maming

Ahli Perbankan di Sidang Praperadilan Mardani Singgung Modus Transaksi Keuangan Pelaku Korupsi

Penyidik KPK Berjaga-jaga di Sidang Praperadilan Mardani, KPK: Ada Pihak yang Ingin Intervensi

Tambang Menyangkut Hajat Hidup Masyarakat, KPK Ajak Masyarakat Pantau Kasus Mardani

Kebetulan Saya Jarang Sekali Ikut, Deputi Penindakan KPK Pantau Praperadilan Bendum PBNU Mardani

Pegawai Biasa Tercatat Jadi Direktur, KPK Sampaikan Modus Kasus Suap Mardani H Maming

Tim Hukum Mardani H Maming Hadirkan Ahli Pertambangan
 

Jemput Paksa Mardani Maming, KPK Geledah Sebuah Apartemen di Jakarta

Kuasa Hukum Tak Tahu Mardani Maming Akan Dijemput Paksa KPK

Saksi Ahli KPK Sebut Penetapan Tersangka Pidana Suap Bisa Dilihat dari Transfer Dana, Mardani Diancam DPO

Belum Temukan Tersangka Mardani H Maming, KPK Ancam DPO

Bendum PBNU Mardani Diancam DPO oleh KPK, Denny Mengaku Beberapa Hari Tak Komunikasi

Mardani Maming Resmi Jadi Buronan KPK

Jadi Buronan KPK, Koordinator MAKI: Pengajuan Praperadilan Mardani Maming Otomatis Gugur

KPK Berikan Lampiran Surat DPO Mardani Maming ke Hakim

Yakin Akan Menyerahkan Diri ke KPK, Ketum PBNU Belum Berencana Nonaktifkan Bendum Mardani Maming

Buron KPK Mardani Menghilang, PDIP Tegaskan Tak Akan Lakukan Intervensi Apapun

Himbau Bendum PBNU Mardani Menyerahkan Diri, Gus Fahmi Mlangi: Muslim Sholeh Patuh Hukum

Ditanya Keberadaan Mardani Maming, Tim Kuasa Hukum: Mungkin Sedang Berziarah Mendekatkan Diri Pada yang di Atas

Sidang Pembacaan Kesimpulan Praperadilan, KPK Serahkan Surat DPO Mardani ke Hakim

Kantongi Banyak Bukti, KPK Optimis Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

KPK Tunjukkan Surat DPO Bendum PBNU Mardani H Maming

LPBH NU dan BW Pastikan Bendum PBNU Datangi KPK Kamis 28 Juli, DPO Mardani Dirilis

Rabu 13.00 WIB Putusan Praperadilan Bendum PBNU, KPK Optimis Hakim Tolak Mardani

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

Penyidik KPK Kembali Pantau Putusan Praperadilan Mardani Maming

PN Jakarta Selatan Tolak Gugatan Praperadilan Mardani Maming

Praperadilan Ditolak, Gus Salam: PBNU Tak Punya Alasan Lagi untuk Tidak Pecat Mardani H Maming

Gugatan Praperadilan Bendum PBNU Mardani Maming Ditolak, Begini Pertimbangan Hakim

Tolak Praperadilan Mardani H Maming, KPK Nilai Hakim Objektif dan Independen

KPK Apresiasi Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani Maming

Sesuai Janji Saya Hadir, Bendum PBNU Mardani Maming Serahkan Diri ke KPK

Akhirnya Bendum PBNU Mardani Maming Serahkan Diri ke KPK

Ketua KPK Pastikan Perkara Bendum PBNU Mardani H Maming Dituntaskan Sampai Peradilan

Baca Juga: Siap Terima Tantangan Target 2023, EAS Group Gelar Employee Gathering Sebagai Penyemangat