KPK Apresiasi Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani Maming

Kamis, 28 Jul 2022 12.32 WIB

Penyidik KPK hadir di sidang praperadilan Mardani H Maming melawan KPK di PN Jakarta Selatan. (CARITAU - GIBRAN)

CARITAU JAKARTA – Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi keputusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming.

"Dalam hal ini biro hukum KPK mengapresiasi atas putusan hakim praperadilan yang telah menolak praperadilan ini," kata Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Litigasi Biro Hukum KPK, Iskandar usai sidang, Rabu (27/7/2022).

Iskandar mengatakan, keputusan penolakan praperadilan yang telah diajukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu telah menguatkan bahwa prosedur penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK benar benar sesuai aturan yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

"Sehingga tindakan termohon dalam hal ini KPK adalah sah dan berdasar atas hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk kemudian dilakukan tindakan-tindakan penyelidikan lainya," ujar Iskandar.

Selain itu, menurut Iskandar, hakim juga telah mempertimbangkan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 tahun 2018 yang menyatakan praperadilan ditolak apabila tersangka masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Sehingga hakim mempertimbangkan juga karena kedudukannya yang bersangkutan adalah DPO maka sesuai dengan SEMA tersebut permohonan praperadilanya ditolak," terang Iskandar.

Kendati demikian,menurut Iskandar, mengenai putusan pihaknya mengaku bahwa itu bukan ranah KPK melainkan ranah dari hakim, oleh sebab itu, status DPO yang disampaikan KPK kepada hakim sebelum putusan persidangan kemungkinan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

"Kita sudah menerbitkan surat perintah pencarian orang karena yang bersangkutan sudah dipanggil secara bertahap tapi tidak hadir sehingga berdasarkan ketentuan hukum kita berwenang untuk melakukan penerbitan daftar pencarian orang," imbuh iskandar.

Diberitakan sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengugurkan gugatan praperadilan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming atas dugaan tindak pidana perkara korupsi suap peralihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Hakim menilai, petitum (kesimpulan gugatan) praperadilan yang diajukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu itu terlalu prematur, tidak jelas dan kabur. Dalam petitumnya, kuasa hukum pemohon tidak dapat membuktikan dengan jelas terkait tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Mardani H Maming oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dengan ini petitum yang disampaikan oleh pemohon (Mardani H Maming) dalam gugatan praperadilan adalah kabur, tidak jelas, tidak berdasar atau tanpa alasan berdasarkan undang-undang sehingga permohonan praperadilanya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima alias gugur," kata Hakim Hendra Utama Sutardodo di ruang sidang.

Hakim Hendra menuturkan, proses penetapan status tersangka terhadap Mardani H Maming oleh KPK adalah sah sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengingat proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK masih terus berlanjut hingga putusan praperadilan dibacakan.

"Mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau dikabulkan dan hakim tidak mempertimbangkan materi perkara serta menetapkan biaya perkara sejumlah nihil," tandas Hakim Hendra mengetuk palu yang ditandai sidang praperadilan ditutup. (GIB)