Saksi Ahli KPK Sebut Penetapan Tersangka Pidana Suap Bisa Dilihat...

Saksi Ahli KPK Sebut Penetapan Tersangka Pidana Suap Bisa Dilihat dari Transfer Dana, Mardani Diancam DPO

Selasa, 26 Jul 2022 08.05 WIB

Taufik Rahman, saksi ahli yang diajukan KPK pada persidangan keenam gugatan praperadilan Mardani H Maming di PN Jakarta Selatan, Senin 25 Juli 2022. (CARITAU - GIBRAN)

CARITAU JAKARTA – Tim biro hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi ahli pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman yang menyebut penetapan tersangka dalam penyidikan kasus pidana suap tidak selalu harus berdasarkan keterangan saksi, tapi bisa juga melalui riwayat transaksi keuangan ataupun petunjuk lain yang mengindikasikan pemberian suap.

"Yang terpenting dalam tindak pidana suap itu adalah pemberian itu (uang) yang dibuktikan. Sebagai contoh bisa dilihat dari transfer (dana) atau pencatatan. Kemudian saksi yang mengantarkan penyelidikan yang melihat kejadian tersebut, tidak perlu pemberinya sendiri," kata Taufik Rahman pada persidang keenam gugatan praperadilan Mardani H Maming di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (25/7/2022).

Menurut Taufik, proses penetapan tersangka dalam penyidikan suap tidak selalu harus berdasarkan keterangan saksi.

"Tak harus ada saksinya. Ada kalanya suatu tindak pidana itu sama sekali tida ada saksinya. Jadi keterangan saksinya bisa diperoleh melalui petunjuk ataupun alat bukti surat atau melalui keterangan ahli," kata Taufik.

Taufik menegaskan, selain keterangan saksi, petunjuk lain yang bisa digunakan dalam pembuktian tindak pidana korupsi dapat dilihat melalui riwayat transaksi keuangan atau petunjuk lain yang mengindikasikan pemberian suap.

"Jadi tidak selalu ada saksi yang melihat. Bisa juga dilihat dari alat bukti yang lain yang berkaitan dengan transfer dana, ataupun hal-hal lain yang sifatnya memberikan indikasi terjadinya suap tersebut," tambahnya.

Belum Ditangani Penegak Hukum Lain

Sebelumnya, KPK menyatakan telah mengantongi sejumlah alat bukti dalam proses penyidikan dugaan suap dan gratifikasi pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Tanah Bumbu kalsel yang menyeret Mardani H Maming sebagai eks Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK telah menemukan fakta berupa dokumen dan keterangan saksi terkait dugaan penerbitan pengalihan perizinan pertambangan saat Mardani H Maming menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

"Dari serangkaian penyelidikan kemudian dikumpulkan data, informasi dan dokumen sebagai bukti permulaan, sehingga disimpulkan telah lebih ditemukan dua alat bukti, di antaranya surat atau dokumen berjumlah 129 dokumen, beserta 18 orang yang telah memberikan keterangan," kata Ali Fikri pada Kamis (21/7/2022).

Menurut Ali, berdasarkan bukti-bukti permulaan tersebut, KPK meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan atas kasus dugaan suap pengalihan IUP.

"Dari bukti permulaan yang cukup, maka sekitar Juni 2022 KPK mengingkatka status ke tahap penyidikan," jelasnya.

Ali pun menegaskan, kasus suap IUP yang melibatkan tersangka Mardani tersebut belum pernah ditangani oleh penegak hukum lain. Oleh sebab itu, KPK menindaklanjuti perkara berdasarkan sejumlah laporan yang diterima dari masyarakat.

"KPK kemudian melakukan peyelidikan dengan meminta keterangan dan klarifikasi berbagai pihak, di antaranya pihak Dinas ESDM Tanah Bumbu, pihak ESDM Provinsi Kalsel, pihak PT PCN, serta analisis berbagai dokumen terkait kasus," pungkasnya.

Eks Kadis ESDM Terpidana

PT PCN atau PT Prolindo Cipta Nusantara merupakan perusahaan yang diduga mendapat keuntungan setelah menerima pengalihan IUP batubara dari PT Bangun Karya Pratama Lestari.

SK pengalihan IUP itu ditandangani Bupati Mardani yakni SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara.

Hal yang perlu dicatat, pengalihan IUP tegas dilarang UU Minerba Nomor 4 tahun 2009, sementara eks Kadis ESDM Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo yang dijerat Kejagung dalam dugaan suap dan gratifikasi telah divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada Rabu 22 Juni 2022.

Dwidjono yang saat itu menjabat Kadis ESDM dan merupakan anak buah Bupati Mardani H Maming, diyakini majelis hakim terbukti menerima uang dari Dirut PT PCN (almarhum) Henri Soetio senilai sekitar Rp13 miliar.

Tim Kuasa Hukum Dwidjono pada 16 Februari 2022 atau saat masih proses persidangan Dwidjono, melapor ke KPK untuk meminta agar lembaga antirasuah melakukan supervisi kasus yang menimpa kliennya karena mereka beranggapan terbitnya SK pengalihan IUP dan terjadinya pidana korupsi tak bisa terjadi hanya atas peran Kadis ESDM, namun juga ada peran Bupati sebagai penandatangan SK pengalihan IUP.

Selanjutnya pada 7 April 2022, Tim Kuasa Hukum Dwidjono diwakili Lucky Omega Hasan kembali mendatangi KPK untuk meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK menindaklanjuti laporan yang pernah dilayangkan pihaknya pada 16 Februari 2022.

Menurut Lucky, pada surat kepada Dewas KPK, pihaknya ingin menyampaikan pesan bahwa kliennya yang merupakan terdakwa dalam kasus pengalihan IUP Tanah Bumbu bukanlah pelaku tunggal yang harus dibebankan hukum pidana.

“Kita sampaikan, klien kami posisi strukturalnya hanya kepala dinas yang menjalankan perintah dari bupati untuk melakukan peralihan IUP. Jadi hanya menjalankan perintah bupati yang waktu itu dijabat Mardani H Maming,” papar Lucky.

Sementara Mardani H Maming yang pernah menjadi saksi dalam persidangan Dwidjono pada Senin 25 April 2022, menegaskan bahwa dirinya menandatangani SK berdasarkan draft yang disodorkan Kadis ESDM Dwidjono.

"Yang saya cek adalah paraf kepala dinas. Kalau sesuai aturan, maka saya tandatangani. Dia datang membawa SK ke saya," kata Mardani H Maming.(GIBS)

KPK Periksa Paman Bendum PBNU Mardani H Maming, Menelusuri Aliran Dana Rp89 Miliar?

KPK Panggil Mardani Kamis Besok, Ali Fikri Sebut Alasan Denny Indrayana Tak Dibenarkan Hukum

Ada Konflik Kepentingan, KPK: Posisi BW Sebagai Kuasa Hukum Mardani Dianggap Tidak Sah dan Batal

Mundur dari TGUPP, Bambang Widjojanto Fokus Bela Mardani Lawan KPK di Praperadilan

Sidang Ketiga Praperadilan, KPK Beri Bantahan Kriminalisasi Penetapan Tersangka Mardani Maming

KPK Minta Majelis Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

BW Belum Menampakkan Diri di Sidang Praperadilan Mardani Maming, KPK Minta Hakim Coret Nama BW Sebagai Penasihat Hukum

KPK Punya Bukti Bendum PBNU Mardani Terima Rp104,3 miliar, Aliran Uang dari Direktur PCN

KPK Kantongi 129 dokumen dan 18 Keterangan Saksi soal Kasus Dugaan Suap Bendum PBNU Mardani H Maming

Tulis Surat Terbuka, Wakil Ketua PWNU Jatim Sebut Kepemimpinan Ketum dan Sekjen PBNU Sebagai Ironi

Wakil Ketua KPK: Kami Akan Jemput yang Bersangkutan, Jika Tidak Bersalah Kenapa Maming Harus Takut?

Paparkan Modus Kejahatan Transaksi Keuangan, KPK Hadirkan Dua Ahli di Sidang Praperadilan Mardani H Maming