CARITAU JAKARTA – Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Bendum PBNU) Mardani H Maming telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Benar, hari ini Senin 27 Juni 2022," kata Humas PN Jaksel Haruno dalam keterangannya seperti dirlis Antara, Senin (27/6/2022).

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan pada Senin (27/6/2022), Mardani yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel itu mendaftarkan permohonan praperadilan pada Senin dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Baca Juga: Jenguk Lebaran, KPK Ingatkan Pengunjung Rutan Tidak Beri Apa Pun pada Petugas

Permohonan praperadilan Mardani teregistrasi dengan nomor perkara 55/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Sebagai pihak pemohon adalah Mardani H Maming dan pihak termohon adalah KPK cq penyidik KPK.

Adapun poin-poin petitum permohonan praperadilan Mardani, di antaranya menerima dan mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya, menyatakan termohon tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022.

Petitum permohonan berikutnya, menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh termohon, sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan tidak sah segala keputusan, penetapan dan tindakan hukum yang dikeluarkan dan dilakukan lebih lanjut oleh termohon berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon.

Sebelumnya Ahmad Irawan kuasa hukum Mardani H Maming menyebut kliennya telah menerima surat penetapan tersangka dari KPK.

"Sudah terima hari Rabu, 22 Juni kemarin," kata Irawan dalam keterangannya kepada media, Jumat (24/6/2022).

KPK Siap Hadapi 

KPK sendiri telah menyatakan siap menghadapi jika Mardani mengajukan permohonan praperadilan

"Jika memang yang bersangkutan akan ajukan praperadilan, tentu KPK siap hadapi," kata Ali Fikri, Plt Juru Bicara KPK, pada Jumat (24/6/2022).

Ali membenarkan bahwa tim penyidik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Mardani.

"Tim penyidik sesuai prosedur sudah sampaikan ke yang bersangkutan terkait surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara dimaksud," kata Ali.

KPK menegaskan mempunyai cukup bukti dalam menangani kasus yang diduga melibatkan Mardani tersebut.

Saat ini, KPK belum dapat menginformasikan mengenai konstruksi lengkap perkara dan juga siapa pihak-pihak yang menjadi tersangka kasus tersebut. Sebagaimana kebijakan KPK akan disampaikan ketika dilakukan upaya paksa penahanan ataupun penangkapan.(GIB)

Baca juga :

Praperadilan Mardani Mulai 12 Juli Semestinya Tidak Direcoki, Megawati: Korupsi Get Out!

KPK Geledah Apartemen Bendum PBNU Mardani H Maming

Penyidik KPK Bawa Tiga Koper Dokumen dari Apartemen Bendum PBNU Mardani

AS Hikam: Moral Authority Elite PBNU Bakal Dipertanyakan Publik, Munas NU 2002 Tegas Kecam Korupsi

Beri Pendampingan Hukum untuk Bendum Mardani, PBNU Dikritik Netizen: Ngga Habis Thinking Gua Sama PBNU

 

Baca Juga: Usai Periksa 11 Orang, Hari Ini Polisi Kembali Panggil Saksi Kasus Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK ke SYL