Praperadilan Ditolak, Gus Salam: PBNU Tak Punya Alasan Lagi untuk...

Praperadilan Ditolak, Gus Salam: PBNU Tak Punya Alasan Lagi untuk Tidak Pecat Mardani H Maming

Rabu, 27 Jul 2022 18.56 WIB

Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib. (istimewa)

CARITAU SURABAYA – Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib menyatakan prihatin dengan putusan hakim PN Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming pada Rabu sore (27/7/2022).

“Kami turut prihatin dengan putusan praperadilan hari ini. PBNU sudah waktunya untuk mengambil keputusan tegas. PBNU sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak memecat (menonaktifkan) saudara Bendahara Umum Mardani H Maming,” kata KH Abdussalam Shohib kepada caritau.com, Rabu (27/7/2022).

Gus Salam, panggilan akrabnya, mengaku sangat berempati dengan suasana kebatinan dan beban organisasi yang ditanggung Ketua Umum PBNU yang seolah tersandera oleh kasus yang dialami Bendum Mardani, yang seharusnya persoalan ini cukup diselesaikan oleh Sekjen.

Menurut Gus Salam, sampai hari ini Sekjen PBNU belum pernah mengeluarkan pernyataan apapun tentang situasi yang terjadi dalam penanganan kasus Bendum PBNU. Padahal Tim Kesekjenan seharusnya memberikan keterangan (klarifikasi/sikap organisasi) resmi secara berkala.

“Biar tidak ada kesan Sekjen bersembunyi dari ruang publik, juga ikhtiar menenangkan umat atas kasus hukum yang mendera salah satu pucuk pimpinan organisasi ulama yang berlandaskan kekuatan moral ini,” kata Gus Salam.

Gus Salam juga mengimbau agar Bendum PBNU Mardani H Maming menyerahkan diri, sementara semua pihak yang mengetahui keberadaannya segera memberi info ke KPK atau pihak berwajib lainnya.

“Semoga badai organisasi ini segera berlalu dan kita bersama-sama menyambut Satu Abad Nahdlatul Ulama Dengan Suka Cita & Berkhidmah Untuk Melayani Ummat,” pungkas Gus Salam.

Sebelumnya Hakim tunggal Hendra utama Sutardodo memutuskan menolak atau tidak dapat menerima permohonan praperadilan yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) Tanah Bumbu Kalsel.

Menurut Hakim, bukti-bukti yang diajukan KPK cukup untuk menetapkan Bendahara Umum PBNU tersebut sebagai tersangka.

"Mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim Tunggal Hendra Utama Sutardodo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2022).

Hakim menyebutkan terkait penetapan tersangka Mardani oleh KPK dinyatakan sah lantaran disertai bukti-bukti yang cukup. Karena itu Hakim menilai permohonan praperadilan oleh Mardani patut ditolak.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf pada Selasa (26/7/2022), berharap Bendum PBNU Mardani H Maming menyerahkan diri kepada KPK. Diketahui, Mardani Maming sudah berstatus sebagai buronan KPK setelah lembaga antirasuah itu memasukkan namanya dalam daftar pencarian orang (DPO) pada Selasa (26/7/2022).

"Saya yakin dia akan menyerahkan diri," ujar Gus Yahya, panggilan akrabnya, kepada media usai menghadiri acara di Universitas Islam Indonesia, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Selasa (26/7/2022).

Namun ketika ditanya soal status Mardani sebagia Bendum PBNU, Gus Yahya menegaskan bahwa mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu masih menjabat.

"Masih [bendahara umum]," ucapnya.

Gus Yahya juga menegaskan pihaknya belum berencana untuk memberhentikan Mardani dari jabatannya di PBNU, meskipun saat ini statusnya sudah menjadi tersangka dan buronan KPK.