CARITAU JAKARTA – Mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto mengaku rela cuti kerja dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta lantaran diminta untuk menjadi kuasa hukum Bendum PBNU Mardani H Maming pada Praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut pria yang akrab di sapa BW itu, kasus yang ditanganinya saat ini merupakan kasus perkara yang besar sehingga memungkinkan dirinya untuk melakukan cuti kerja. 

Baca Juga: Buntut Pernyataan Soal Putusan MK, Denny Indrayana Dipolisikan

"Saya sudah diuji di anggota profesi dan sekarang saya sedang dalam waktu cuti, jadi kalau saya ini beracara jadi saya cuti apalagi kalau saya hadapi kasus besar seperti ini," kata BW di PN Jaksel, Selasa (12/7/2022). 

Bambang mengaku ditunjuk langsung oleh PBNU untuk mendampingi Mardani H Maming dalam gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK terhadap klienya. 

"Karena ada kepentingan yang jauh lebih besar yang harus dipertukarkan dan dipertaruhkan di situ, itu sebabnya dengan terhormat saya mengambil amanah atas penunjukan dari PBNU ini dan mari kita uji di lembaga praperadilan," ucapnya. 

Bambang mengatakan, statusnya sebagai mantan Komisioner KPK seharusnya tidak menjadi soal dan sebaliknya publik harus fokus kepada kasusnya.

"Saya ini apa sih? Jadi isunya jangan soal saya, isunya ada investasi bisnis transaksi bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipertaruhkan dan itu untuk kepentingan masyarakat Indonesia," imbuh BW. 

Diketahui, dalam gugatan perkara praperadilan ini. selain BW, tim kuasa hukum dari Mardani H Maming yang juga menjadi sorotan publik yaitu mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. 

Keduanya sama-sama ditunjuk oleh PBNU untuk mendampingi Mardani H Maming dalam gugatan sidang praperadilan atas kasus yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu itu di KPK. 

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Denny indrayana juga meminta publik untuk tidak mempermasalahkan latar belakang dirinya dan Bambang Widjajanto sebagai kuasa hukum Mardani H Maming. 

"Jadi kalau soal TGUPP itu kan pernah hadir di Pilpres. Saya juga sama mas BW kalau itu menjadi masalah tentu itu menjadi bagian dari pertimbangan hakim MK juga. Bahwasanya kemudian pihak kuasa hukum pak Jokowi - Maaruf bahkan hakim MK tak persoalkan berarti itu hanya wacana publik bukan isu hukum," terang Denny usai menghadiri ruang sidang. 

Diberitakan sebelumnya, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) telah menunjuk mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan mantan Wamenkumham Denny Indrayana menjadi kuasa hukum Bendum PBNU Mardani H Maming dalam sidang permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK.

Hal itu dibenarkan Denny Indrayana, sebelum mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan oleh klienya, Mardani H Maming, Selasa (12/7/2022). 

"Akan hadir sebagai kuasa hukum pemohon Bambang Widjojanto (mantan Pimpinan KPK) dan Prof Denny Indrayana (mantan Wamenkumham-Senior Partner Integrity Law Firm) dan tim. Semuanya adalah kuasa hukum yang ditunjuk PBNU untuk mengadvokasi kasus ini," kata Denny Indrayana saat mengundang wartawan pada Selasa (12/7/2022). (GIB)

Baca juga :

KPK Minta Sidang Praperadilan Bendum PBNU Mardani Ditunda, PBNU Tunjuk BW dan Denny Bela Mardani

Empat Saksi Kasus Dugaan Suap Bendum PBNU Tak Hadiri Panggilan KPK, Salah Satunya Adik Mardani

Sidang Perdana Praperadilan Bendum PBNU Mardani Maming Ditunda, Hakim Kirim Surat Peringatan ke KPK

Keputusan PBNU Pertahankan Mardani Berpotensi Timbulkan Kontroversi, AS Hikam: Semoga Tidak Meluas dan Menodai Marwa NU

PBNU Tunjuk Kuasa Hukum Profesional Dampingi Mardani, Ketua PBNU: Maaf Saya Betul-Betul Belum Tahu

Penyidikan Dugaan Korupsi Mardani Maming, KPK Periksa Manajer Keuangan PT PCN Novita Tanudjaja

Tanpa Penjelasan Dua Istri Bendum PBNU Mardani H Maming Tak Penuhi Panggilan KPK

Dapat Panggilan Pertama Sebagai Tersangka, Bendum PBNU Mardani Maming Belum Menampakkan Diri di Gedung KPK

Baca Juga: Denny Indrayana: Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Bagian dari Strategi Amankan Pilpres 2024