Bendum PBNU Mardani Diancam DPO oleh KPK, Denny Mengaku Beberapa...

Bendum PBNU Mardani Diancam DPO oleh KPK, Denny Mengaku Beberapa Hari Tak Komunikasi

Selasa, 26 Jul 2022 06.34 WIB

Denny Indrayana dan Tim Hukum Bendum PBNU Mardani H Maming usai sidang praperadilan di PN Jaksel pada Senin 25 Juli 2022. (CARITAU – GIBRAN)

CARITAU JAKARTA – Setelah Bendum PBNU Mardani H Maming diancam dimasukkan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh KPK buntut upaya jemput paksa tak membuahkan hasil, Denny Indrayana, kuasa hukum Mardani, mengaku sudah beberapa hari tidak berkomunikasi dengan eks Bupati Tanah Bumbu yang jadi tersangka pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) tersebut.

"Terakhir komunikasi ya sudah beberapa hari yang lalu sih. Saya juga musti cek di hape saya," kata Denny Indrayana kepada wartawan, seusai sidag praperadilan gugatan Mardani terhadap KPK di PN Jakarta Selatan, Senin malam (25/7/2022).

Denny justru kembali berharap KPK bersabar menunggu putusan sidang gugatan praperadilan yang akan diputuskan oleh Hakim pada Rabu besok (27/5/2022).

Toh, Denny mengatakan pihaknya tetap menghormati apa yang telah dilakukan KPK karena merupakan hak preogratif lembaga antirasuah tersebut.

"KPK mengambil langkah-langkah hukum itu hak KPK lah. Namun sekali lagi, hukum itu kan logis ya. Kami cuma bermohon tolong ditunda dua hari," tambah Denny.

Terlepas dari DPO, Denny mengaku optimis pihaknya akan menang dan status tersangka kepada Mardani yang politisi PDI Perjuangan itu akan gugur dan tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan oleh KPK.

"Ini putusan praperadilan Rabu. Kan bisa putusanya kami menang? Kan gak perlu diperiksa toh, kalau kami menang? Kan tersangkanya gugur," tegas Denny.

Namun Denny saat kembali dikonfirmasi perihal keberadaan Mardani H Maming, mengaku tidak mengetahui.

"Saya rasa cukup ya," tandas Denny.

Sembunyikan Diancam Pidana

Pada Senin sore, KPK mengancam akan menaikan status Mardani H Maming masuk DPO karena tidak kooperatif memenuhi dua pemanggilan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalihan IUP Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

"Siapapun masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka bisa melakukan penangkapan atau menginformasikan langsung kepada KPK maupun aparat yang berwenang,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Ancaman KPK disampaikan Ali Fikri setelah pada Senin siang (25/7/2022) upaya penggeledahan dan penjemputan paksa Mardani di salah satu apartemen milik Mardani di kawasan Jakarta tak membuahkan hasil.

"Dari kegiatan penggeledahan di salah satu apartemen di Jakarta hari ini, info yang kami terima. Tim KPK belum menemukan tersangka di tempat dimaksud," ujar Ali.

Ali menghimbau kepada terduga tersangka Mardani H Maming agar kooperatif memenuhi panggilan KPK.

Selain itu Ali menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pihaknya tidak segan-segan menindak tegas bila ada pihak-pihak yang diduga mencoba merintangi ataupun menyembunyikan Mardani.

“Kami juga mengingatkan, siapapun dilarang undang-undang menghalangi proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini dengan berperan sengaja menyembunyikan keberadaan tersangka karena itu diancam pidana sebagaimana Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi,” tandasnya.(GIB)

KPK Periksa Paman Bendum PBNU Mardani H Maming, Menelusuri Aliran Dana Rp89 Miliar?

KPK Panggil Mardani Kamis Besok, Ali Fikri Sebut Alasan Denny Indrayana Tak Dibenarkan Hukum

Ada Konflik Kepentingan, KPK: Posisi BW Sebagai Kuasa Hukum Mardani Dianggap Tidak Sah dan Batal

Mundur dari TGUPP, Bambang Widjojanto Fokus Bela Mardani Lawan KPK di Praperadilan

Sidang Ketiga Praperadilan, KPK Beri Bantahan Kriminalisasi Penetapan Tersangka Mardani Maming

KPK Minta Majelis Hakim Tolak Praperadilan Bendum PBNU Mardani H Maming

BW Belum Menampakkan Diri di Sidang Praperadilan Mardani Maming, KPK Minta Hakim Coret Nama BW Sebagai Penasihat Hukum

KPK Punya Bukti Bendum PBNU Mardani Terima Rp104,3 miliar, Aliran Uang dari Direktur PCN

KPK Kantongi 129 dokumen dan 18 Keterangan Saksi soal Kasus Dugaan Suap Bendum PBNU Mardani H Maming

Tulis Surat Terbuka, Wakil Ketua PWNU Jatim Sebut Kepemimpinan Ketum dan Sekjen PBNU Sebagai Ironi

Wakil Ketua KPK: Kami Akan Jemput yang Bersangkutan, Jika Tidak Bersalah Kenapa Maming Harus Takut?

Paparkan Modus Kejahatan Transaksi Keuangan, KPK Hadirkan Dua Ahli di Sidang Praperadilan Mardani H Maming