CARITAU JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Hasyim Asy'ari mengungkapkan, pihaknya akan terus berupaya memaksimalkan proses tahapan pemilu meski anggaran yang direalisasikan tidak sesuai dengan apa yang diusulkan oleh KPU. 

Hasyim mengatakan, padahal usulan anggaran proses tahapan pemilu tersebut sebelumnya sudah disepakati bersama melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Baca Juga: Sindir Pemerintah Soal Utang Negara Rp800 Miliar, Jusuf Hamka: Biarpun Langit Runtuh, Hukum Itu Harus Ditegakan!

Namun menurut Hasyim, sebelum pelaksanaan tahapan pemilu KPU telah menerima surat dari Direktorat Jendral Anggaran Kemenkeu tentang anggaran yang akan direalisasikan. 

"Pembicaraanya tentu antara KPU dengan Kemenkeu ya, bahwa keputusannya jadi segitu itu dari KPU. Karena kami tahunya ada surat dari Dirjen anggaran Kemenkeu, dari surat itu bisa diketahui pengambilan keputusannya siapa," kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (4/8/2022). 

Adapun pada tahun 2022 ini KPU diketahui telah mengusulkan total anggaran tahapan Pemilu 2024 sebesar Rp 8,06 triliun kepada pemerintah di bawah naungan Kemenkeu. 

Namun, dari total anggaran yang diusulkan, pemerintah kemudian hanya dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp 2,45 triliun, sehingga dari besaran dana tersebut terdapat kekurangan anggaran pada tahun ini sebesar Rp 5,6 triliun. 

Terkait kekurangan anggaran ini KPU ini, DPR dan Kemenkeu, kata Hasyim sudah melakukan pembahasan. Namun, dalam pembahasannya Kemenkeu hanya menyetujui sekitar Rp 1,24 triliun atau sekitar 36 persen dari total anggaran yang sebesar Rp 5,6 triliun. 

Jumlah itu lebih kecil dari usulan anggaran yang diajukan KPU. Sayangnya, anggaran yang telah disetujui Kemenkeu sebesar Rp 1,24 triliun itu pun hingga saat ini belum kunjung direalisasikan kepada KPU. 

Padahal, menurut Hasyim, usulan anggaran kegiatan proses tahapan pemilu itu sebelumnya sudah dikaji terlebih dahulu oleh KPU termasuk argumentasi mengenai anggaran-anggaran yang perlu dibiayai. 

"Itu kan ada argumentasinya, ada kajiannya. Hanya saja ketika kemudian sudah hitung-hitungan kongkret jadinya segitu, itu kan kita tahunya dari surat Dirjen anggaran. Itu artinya kita putus bukan di sini, tapi di Kemenkeu," tutur Hasyim. 

Kendati demikian, Hasyim tetap menjamin bahwa lembaga yang dipimpinnya akan tetap berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dalam menyelenggarakan pemilu serentak 2024. 

Tentu saja, Hasyim menegaskan akan ada penyesuaian terhadap seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU pada tahun ini, berdasarkan anggaran yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. 

"Dari semula yang dianggarkan sekian untuk kegiatan apa saja, misal volume, frekuensinya itu harus diperhitungkan ulang dari dana usulan yang kami sampaikan ke dana yang disetujui," ucapnya. 

Hasyim menilai, sebetulnya dalam menjalankan proses tahapan pemilu ini KPU membutuhkan anggaran yang besar untuk memaksimakan kegiatan tahapan pemilu dan membentuk badan Adhoc. 

Karena terkendala anggaran, KPU kata hasyim akan menghitung ulang penggunaan anggaran pada tahun 2022 ini. Hal itu dilakukan agar seluruh tahapan kegiatan pemilu pada tahun 2022 dapat berjalan dengan baik.

"Karena kan kita sudah punya anggaran sekian, tapi begitu faktanya realistisnya yang disetuju sekian, jadi kita harus menghitung ulang, realistis kan," ujar Hasyim

Hasyim menilai, keterbatasan anggaran akan mempengaruhi tahapan pemilu. Bahkan, lanjut, Hasyim, keputusan tersebut bisa berdampak mengendurkan semangat masyarakat dalam partisipasi pemilu serentak 2024. 

"Yang jelas akan berpengaruh terhadap semangat dorongan orang untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggara pemilu. Tapi semoga saja itu tidak karena menjadi penyelenggara pemilu di semua tingkatan segala aspek voluntarismenya kan kesukarelaan," tandas Hasyim. (GIB)

Baca juga :

PDIP Target Hattrick Menang Pemilu, PKS Siap Tempur di 2024

Siap Ikut Pemilu 2024, PKS Target 86 Kursi di DPR RI

PKP Songsong Pemilu 2024 dengan Target Tinggi, 34 Kursi di DPR RI

Farhat Abbas Datangi KPU, Daftarkan Pandai Ikut Pemilu 2024

Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 Dibagi Tiga Kategori, Ini Perbedaan Perlakuannya Menurut Ketua KPU

Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024, Sejumlah Parpol Tiba di Kantor KPU

Hary Tanoesoedibjo: Perindo Fokus Raih 60 Kursi di DPR, Tembus Ambang Batas Parlemen

Nasdem Targetkan Masuk Dua Besar Pemilu 2024 dan 100 Kursi DPR RI

Rela Mundurkan Jadwal Pendaftaran ke KPU, Partai Gelora Tetap Optimis Raih Suara 4% di Pemilu 2024

Hari Kedua Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024, Partai Kebangkitan Nusantara Datangi KPU Siang Ini

Tiga Parpol Belum Lengkapi Dokumen Pendaftaran, Begini Ultimatum KPU

Tunggu Bebas dari Bui, Gede Pasek Bebaskan Anas Pilih Jabatan di PKN

Pasti Ada Gugatan, Menkopolhukam Ingatkan KPU Profesional Gelar Pemilu dan Pilpres 2024

Tunggu Bebas dari Bui, Gede Pasek Bebaskan Anas Pilih Jabatan di PKN

Pantau Pendaftaran Parpol, Bawaslu Bantu Pengawasan dan Keaslian Data

PAN, Golkar, dan PPP Kompak Daftar Bareng di KPU, Zulhas: Representasi Persatuan dan Kerukunan Bangsa

Aplikasi Sipol KPU Dinilai Belum Maksimal, Banyak Data Keanggotaan Partai Buruh Tidak Masuk

Hari Ketiga Pendaftaran Parpol, Hanya 1 Partai yang Mendaftar ke KPU

AHY Sebut Tiga Ancaman Pemilu 2024: Politik Identitas, Politik Transaksional dan Hoaks

Muhaimin: PKB Akan Daftar ke KPU Bersama Partai Gerindra

Anggaran Pemilu 2024 Belum Cair, KSP Jamin Pemerintah Akan Penuhi Usulan KPU

Mantan Ketua KPU Pertanyakan Anggaran Pemilu 2024: Duitnya Ada Nggak, Kapan Bisa Cair?

Partai Garuda Resmi Mendaftar ke KPU, Incar Kaum Muda Jadi Anggota

Tiga Mantan Komisioner Kunjungi KPU Bahas Keterlambatan Pencairan Anggaran Pemilu 2024

11 Anggota KPU Dicatut Namanya Sebagai Kader Parpol Pendaftar Pemilu 2024

Baca Juga: Rumah Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Ternyata Sudah Kosong Sejak Tiga Bulan Lalu