CARITAU JAKARTA - Terkait beredarnya isu 'gerakan bawah tanah' yang berusaha meringankan vonis Ferdy Sambo langsung ditanggapi Komisi Yudisial (KY) dengan memfasilitasi safe house atau rumah aman bagi majelis hakim yang mengadili perkara kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KY Miko Ginting menanggapi isu adanya 'gerakan bawah tanah' yang berupaya mengintervensi putusan terhadap mantan Kadiv Propam Polri tersebut.

Baca Juga: Kekuatan Jurnalis, Netizen Sampai Ahli Hukum Lahirkan Keadilan untuk Rakyat di Vonis Eliezer

"Prinsipnya KY terbuka untuk memfasilitasi pengamanan terhadap hakim, termasuk salah satunya dalam bentuk safe house atau bentuk-bentuk lain," kata Miko, Rabu (1/2/2023).

Kendati demikian, Miko menegaskan bahwa fungsi KY hanya akan memfasilitasi dan bukan menyediakan safe house tersebut kepada majelis hakim. Ia mengatakan, penyediaannya tempat pengamanan nantinya dilakukan oleh aparat penegak hukum atau lembaga lain yang memiliki fasilitas yang dibutuhkan.

“Sisi lainnya, setiap tindakan pengamanan, terutama yang bersifat khusus, memerlukan consent (persetujuan),” papar Miko, seraya menambahkan, pihaknya menunggu dari hakim yang merasa membutuhkan untuk kemudian ditindaklanjuti.

Sebagai informasi, isu adanya 'gerakan bawah tanah' menjelang vonis terhadap Ferdy Sambo diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Adapun diketahui, Ferdy Sambo bakal divonis pada 13 Februari 2023. Sehari setelahnya giliran Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf yang bakal mendengarkan putusan majelis hakim. Sementara Putri Candrawathi dan Richard Eliezer masih akan menjalani sidang dengan agenda duplik atau jawaban atas replik JPU.

Duplik keduanya akan disampaikan besok, Kamis (2/2/2023). Setelahnya, majelis hakim akan menyampaikan kapan putusan terhadap dua terdakwa itu akan dibacakan. (DID)

Baca Juga: Kuasa Hukum Ungkap Keluarga Brigadir J Geram Difitnah Pemerkosa dan Suka Dugem