CARITAU MAKASSAR – Ratusan Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman agar menarik kembali surat usulan pemberhentian Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani yang dilayangkan ke Kemendagri di Depan Gedung DPRD Sulsel, Rabu (23/11/2022). 

Koordinator Lapangan aksi, Sulfarid Saleh mendesak DPRD Sulsel untuk mengawal kebijakan, dalam hal ini surat pemberitahuan Sekprov yang diinisiasi oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. 

Baca Juga: Jemput Kedatangan Pj Gubernur, Abdul Hayat Gani Optimis Jabat Kembali Sekprov Sulsel

“Kita menuntut Gubernur menghapus surat permohonan pemberitaan Sekprov di Kemendagri. Yang kedua meminta DPRD terus mengawal kebijakan yang muncul inisiatif gubernur seperti itu,” jelasnya ditemui awak media usai aksi unjuk rasa. 

Di mana, kata dia, sikap yang diambil Gubernur Sulsel diduga adanya indikasi untuk menjalankan politik identitas di Sulsel. Apalagi saat ini posisi Wakil Gubernur kosong sehingga perlu adanya peran Sekprov. 

“Sikapnya ini mengindikasikan ada indikasi pak Gubernur ini mau menjalankan politik identitas di Sulsel. Karena kondisinya Wakil Gubernur tidak ada, kenapa Sekprov mau digantikan. Sedangkan, masa pensiun Sekprov itu masih lama, ada semacam mau monopoli,” tegasnya, 

Kata dia, Gubernur Sulsel telah dua kali mengusulkan pemberhentian Sekprov, tahun 2022 ini dan tahun lalu.

“Kabarnya itu sudah dua kali. Tahun ini dengan tahun lalu. Jadi kaya ngotot kenapa berupaya begitu penggantian Sekprov,” jelasnya. 

Ia membeberkan, seharusnya pemberhentian Sekprov harus punya landasan yang kuat seperti yang diatur dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2003, dalam aturan itu, ada mekanisme pemberhentian Sekprov dan harus ada dasar pemberhentian. 

“Sekprov diberhentikan itu harus ada beberapa poin, dari dasar itu, tidak ada yang mendasari Sekprov harus diganti. Maksudnya ini kaya urgent sekali Sekprov mau diganti, nda ada hukumannya juga,” tandasnya. 

Sementara itu, Legislator DPRD Sulsel, Rahman Pina yang menemui aksi unjuk rasa mengungkapkan, pihaknya akan meneruskan langsung ke pimpinan terkait permasalahan tersebut. 

“Siapapun yang datang tentu DPRD harus menerima dan setelah menerima aspirasi, nanti kita akan di lanjutkan ke pimpinan untuk kemudian, seperti apa mekanisme dan tahapan yang ada di DPRD,” jelasnya. 

Politisi Golkar itu mengatakan, salah satu permintaan dari masa aksi adalah meminta adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada.

“Salah satu mereka minta begitu (RDP). Ttntu saja akan kita serahkan ke pimpinan, Komisi yang mengatur di Komisi apa terkait dengan RDP-nya yah,” tandasnya. (KEK)

Baca Juga: PTUN Jakarta Kabulkan Gugatan Abdul Hayat Gani, Pengamat Hukum: Secara Otomatis Posisinya Dikembalikan Jadi Sekprov Sulsel