CARITAU JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa risih lantaran kerap menjadi objek bulan-bulanan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota Komisi III DPR RI. 

Ungkapan kegelisahan itu disampaikan Mahfud saat dirinya menyampaikan paparan perihal dugaan transaksi janggal senilai Rp349 triliun yang terjadi di internal Kemenkeu.

Baca Juga: Pemerintah Hargai Putusan MK terkait Pilkada November 2024

Saat ingin menyampaikan paparan, pernyataan Mahfud dipotong atau diinterupsi oleh sejumlah anggota Komisi III DPR RI.  

"Saya setiap ke sini dikeroyok, belum ngomong sudah dinterupsi, belum ngomong interupsi," kata Mahfud, Rabu (29/3/2023).

"Saya tidak mau di intrupsilah, intrupsi itukan urusan anda, masa orang ngomong diintrupsi, nanti lah Pak," sambung Mahfud. 

Mahfud mengungkapkan, bahwa tindakan yang diumpamakan sebagai tindakan pengeroyokan itu tidak hanya terjadi hari ini melainkan saat hendak menghadiri RDP mengenai kasus tewasnya Brigadir Yosua (Brigadir J) di tangan Ferdy Sambo. 

Waktu itu, menurut Mahfud, saat membacakan dan memaparkan data mengenai kasus tersebut, dirinya juga selalu dihujani sejumlah interupsi yang diajukan oleh para anggota Komisi III yang hadir di ruang rapat.

Atasdasar itu, Mahfud pun menegaskan, bahwa tindakan pengeroyokan itu sejatinya tidak harus dilakukan lagi oleh anggota dewan yang terhormat. 

"Waktu kasus itu juga waktu kasus Sambo. Belum ngomong sudah diinterupsi, dituding tuding suruh bubarkan," ujar Mahfud.

"Jangan begitu dong," kata Mahfud.

Selain itu, dirinya juga menuturkan, jika rapat ini selalu menuai interupsi dengan waktu yang tidak pas atau pada saat dirinya hendak memaparkan data, maka dipastikan rapat tersebut tidak akan jelas atau tidak kunjung selesai. 

Atas dasar itulah, ia juga turut meminta kepada seluruh peserta rapat yang notabenya merupakan anggota Komisi III DPR RI agar dapat mendengarkan terlebih dahulu penjelasan yang disampaikan dirinya.

"Kan saya tadi sudah bilang, kalau pakai intrupsi-intrupsi enggak selesai kita ini," jelasnya.

"Lalu nanti saya intrupsi dituding-tuding, saya ndak mau," ujarnya.

Kendati demikian, Mahfud menambahkan, jika dalam rangkaian rapat ini terdapat ungkapan dari peserta untuk memintanya keluar maka dirinya memastikan akan keluar dari forum tersebut lantaran terlalu banyak interupsi yang tidak menghormatinya dalam memaparkan data. 

"Misalnya saya membantah lalu disini ada yang berteriak keluar, saya keluar, saya punya forum. Saya setiap ke sini di keroyok, belum ngomong diintrupsi-intrupsi," tandas Mahfud. 

Banjir Interupsi

Diketahui sebelumnya, agenda kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan  oleh Komisi III DPR RI bersama Menkopolhukam Mahfud MD perihal dugaan transaksi janggal Rp 394 triliun dijajaran Kemenkeu diwarnai banjir interupsi saat rapat tersebut baru saja dimulai. 

Berdasarkan pantauan Caritau.com, dalam rapat tersebut, interupsi pertama kali dilayangkan oleh anggota komisi III DPR RI Habiburokhman yang mempertanyakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang absen menghadiri rapat hari ini. 

Kemudian, interupsi kedua pun datang dari anggota Komisi III fraksi PAN Mulfachri Harahap yang menyebut apabila Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak dapat hadir dalam agenda rapat maka kegiatan RDP yang telah digelar hari ini dianggap mubazir.

Merespon hal itu, pimpinan agenda sidang RDP, Ahmad Sahroni mengungkapkan, jika agenda ini belum menemukan titik hasil, maka pihaknya akan kembali menggelar RDP dan mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Pak Mulfachri, kita akan undang dengan forum yang sama dengan mengundang ketua Komite Nasional TPPU bersama nanti," kata Sahroni di ruangan rapat kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2023).

"Berarti ada rapat lagi, kan mubazir rapat hari ini untuk apa kira-kira begitu," ujar Mulfachri.

Disela-sela Mulfachri berbicara, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar Adies Kadir menyela. Setelahnya, Mulfachri kembali melanjutkan pendapatnya dan tetap merasa RDP kali ini mubazir apabila Sri Mulyani tidak hadir.

"Interupsi pimpinan," kata Adies.

"Seharusnya rapat ini bisa mengklarifikasi semua hal terkait dengan semua spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait kasus ini, jadi kalau kita harus menggelar rapat lagi, saya kira itu sesuatu yang mubazir," ucap Mulfachri.

Selepas Mulfachri menyampaikan argumennya, Adies kemudian menjelaskan jika Sri Mulyani harus menghadiri rapat tingkat regional ASEAN yang digelar di Bali. Oleh sebab itu, kehadiran Sri Mulyani tidak bisa dipaksakan hari ini.

"Terkonfirmasi hari ini Ibu Sri Mulyani memimpin rapat dengan menteri ekonomi se-ASEAN di Bali, jadi ini satu tugas engara yang tidak mungkin juga beliau wakilkan," jelas Adies.

Sahroni lalu meminta persetujuan forum untuk memulai RDP. Tiba-tiba, Anggota Komisi III Fraksi Demorkat menyela dan hendak mengajukan interupsi. Namun Sahroni tidak mengindahkan hal tersebut.

"Setuju ya teman-teman?," tanya Sahroni.

"Setuju," jawab forum.

"Supaya diskusinya lebih mantap pada permulaan, kalau enggak nanti debat cuma karena Sri Mulyani enggak datang sayang," ucap Sahroni.

"Interupsi pimpinan," kata Santoso.

"Udah udah ya, Pak Santoso," tandas Sahroni. (GIB/DID)

Baca Juga: Bawaslu Siap Hadiri Agenda RDP KPU dan Komisi II DPR Bahas Putusan MK