CARITAU JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tetap fokus mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Jadi, pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres RI, serta legislatif dan pilkada serentak. Urusan parpol di DPR silakan. Kami akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya," kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan di Jakarta, Minggu (20/3/2022).

Baca Juga: Gus Ipul Komentari Cuitan Cak Imin yang Sebut "Saipul Makelar"

Terkait wacana pengunduran Pemilu yang muncul di partai politik, DPR, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) adalah hal yang lumrah.

"Bahwa partai politik, DPR, LSM, ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silakan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Akan tetapi bagi pemerintah, sekarang sudah menyiapkan. Pada tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, legislatif dan pilkada serentak. Itu kami siapkan," tegas Mahfud.

Dia juga menjelaskan beredarnya rencana pembahasan penundaan pemilu yang kabarnya bakal digelar di Balikpapan pada Senin.

"Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan pemilu. Ya, itu kami batalkan karena itu akan menimbulkan isu liar, seakan-akan pemerintah mengagendakan. Padahal sebenarnya pemerintah mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap," ucap Menko Polhukam.

Menurut Mahfud, di dalam negara demokrasi masyarakat memiliki kebebasan memberikan pendapat, berbeda saat zaman Orde Baru di mana partai politik dan LSM tidak boleh bicara.

"Ini negara demokrasi. Dahulu zaman Orde Baru kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dahulu semua ditegur. Sekarang bicaralah," tegas Mahfud seperti dirilis Antara.

Meski demikian, lanjut Mahfud, Pemerintah akan bekerja secara profesional dan tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden/Wapres RI, legislatif dan pilkada serentak.(GIBS)

Baca Juga: Viral Video Hasil Pemungutan Suara di Luar Negeri, KPU: Hoaks!