CARITAU JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Indonesia (UI) meminta Pemerintah dan DPR segera membuka draf terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada publik.

Baca Juga: RKUHP Baru Dinilai Ganggu Pihak Perhotelan, Tamu Bukan Suami Istri Bisa Dipidana

"Aliansi BEM se-UI meminta Pemerintah dan DPR RI untuk segera membuka draf terbaru RKUHP," kata Ketua BEM Fakultas Hukum UI Adam Putra Firdaus di Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Adam juga meminta Pemerintah dan DPR melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dan inklusif dengan mengutamakan partisipasi publik secara bermakna.

Pemerintah harusnya memberikan akses terhadap draf terbaru RKUHP, sehingga akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembahasan, seperti memberikan kritik dan saran, sebagai upaya mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas keterbukaan.

Tanpa adanya keterbukaan, tambah Adam, publik tidak dapat mengawal dan memantau substansi apa saja yang terkandung dalam draf terbaru RKUHP tersebut. 

Padahal, lanjutnya, RKUHP akan menjadi dasar hukum pidana di Indonesia yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas.

Hanya Informasikan 14 Isu

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sepeti dirilis Antara memutuskan menunda pengesahan RKUHP pada September 2019 dan menarik draf RKUHP dari DPR untuk ditindaklanjuti. 

Penundaan merupakan respons Pemerintah terhadap penolakan dari berbagai kalangan masyarakat akibat keberadaan sejumlah pasal yang memerlukan peninjauan lebih lanjut.

Kemudian, proses pembahasan RKUHP oleh Pemerintah dan DPR terus berjalan pascapenundaan pada 2019.

"Akan tetapi, selama proses pembahasan lanjutan, Pemerintah dan DPR RI hanya menginformasikan matriks yang berisi 14 isu krusial RKUHP. Padahal setidaknya terdapat 24 poin masalah dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHP versi September 2019," jelas Adam.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 25 Mei 2022, Pemerintah dan DPR menyepakati untuk langsung membawa RKUHP ke dalam rapat paripurna karena pembahasan tingkat pertama telah dilakukan pada periode sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Aliansi BEM se-UI mendorong Pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali pasal-pasal bermasalah di dalam RKUHP mengesahkan draf tersebut.(GIB)

Baca juga :

RKUHP Ancam Masyarakat Hina Penguasa dengan Penjara, Netizen: Makannya Kerja yang Bener jadi Gak Kena Hinaan

Sebut RKUHP Bermasalah dan Rentan Jadi Alat Politik, Pengamat: Jangan Dibiarkan, Publik Harus Waspada

RKUHP Disahkan Paling Lambat Juni 2022, Wamenkumham: Tak Mungkin Puaskan Semua Pihak

Partai Buruh: RKUHP Melegalisasi Otoritarian

Batasan Kritik dan Penghinaan Tipis, Ancaman Pidana Penghina Pejabat di RKUHP Diminta Dihapus

Kontroversi RKUHP, Ancaman Penjara 1,5 Tahun untuk Penghina DPR, Jaksa, Polisi, hingga Walkot

 

Baca Juga: RKUHP Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Daftar Pejabat yang Bisa Pidanakan Orang yang Dianggap Menghina