PKS Tegaskan Tak Ada Ruang Bagi LGBT, Bertentangan dengan Karakter...

PKS Tegaskan Tak Ada Ruang Bagi LGBT, Bertentangan dengan Karakter Bangsa Beragama

Rabu, 11 Mei 2022 09.50 WIB

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

CARITAU JAKARTA– Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS DPR, menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku dan perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila.

"Hentikan memberi ruang bagi pelaku LGBT di negara kita, apalagi sampai diungkap di ruang publik, didengar dan dilihat masyarakat luas, terutama generasi muda bangsa,” kata Jazuli Juwaini di Jakarta, Rabu (11/5/2022).

Jazuli Juwaini membuat penegasan terkait polemik penolakan podcast Deddy Corbuzier yang dinilai memberi ruang bagi pelaku seks menyimpang di Indonesia.

Deddy Corbuzier sendiri telah menghapus video podcast tersebut dan meminta maaf kepada publik.

Namun Jazuli menyesalkan publik figur seperti Deddy Corbuzier telah memberi ruang bagi pelaku LGBT sehingga bisa leluasa mengekspresikan dan mengeksplorasi paham seks menyimpangnya untuk dikonsumsi publik.

Menurut Jazuli, Deddy selama ini dikenal memiliki pengikut atau ‘follower’ besar di medsos sehingga harus fokus membantu negara mengedukasi masyarakat dengan konten-konten yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

“Yang jelas-jelas melanggar Pancasila dan konstitusi negara seperti LGBT jangan diberi ruang. LGBT jelas bertentangan dengan identitas dan karakter bangsa sebagai negara yang beragama dan berbudaya luhur bangsa Indonesia,” ujarnya.

Menurut dia seperti dirilis Antara, sekali saja masyarakat permisif dan memberi ruang bagi pelaku seks menyimpang, maka selanjutnya mereka leluasa berbicara ke publik bahkan mengkampanyekan perilakunya.

Jazuli bersyukur Deddy akhirnya menghapus video yang menampilkan pelaku perilaku seks menyimpang dan diikuti permintaan maaf, klarifikasi dan edukasi bahaya LGBT.

" Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ke depan harus lebih aktif mengawasi dan mensupervisi konten-konten menyimpang di media sosial dan platform digital,” katanya.

Anggota Komisi I DPR RI menilai, Kemenkominfo memiliki kewenangan menghapus konten-konten menyimpang untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas karena banyak protes terhadap konten tersebut.

Hal itu sekaligus menegaskan negara hadir menjaga generasi bangsa dari perilaku seks menyimpang.(HAP)