CARITAU JAKARTA - Partai NasDem merespon upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Diketahui Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) merupakan kader Partai NasDem.

Saat ini KPK sendiri tengah membidik keterlibatan Syahrul Yasin Limpo dalam kasus tersebut. Hal itu dilakukan dengan melakukan penggeledahan di rumah dinas Syahrul Yasin Limpo.

Baca Juga: Menjelang Pemilu, Kapolda Sebut tak Ada Titik Rawan di Sulsel

Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni memastikan partainya akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Kita hormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK," kata Sahroni saat dihubungi, Jumat (29/9/2023).

Sahroni menegaskan NasDem mendukung KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Namun, ia masih menunggu pengumuman resmi dari KPK terkait status Syahrul. "Kita tunggu press release dari KPK," kata dia.

KPK dikabarkan telah menetapkan Syahrul sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Ia sebelumnya sudah pernah diperiksa KPK pada 19 Juni.

Kala itu ia mengatakan bakal mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh KPK. 

Pada Kamis (28/9/2023), rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Candra, Jakarta Pusat digeledah tim KPK. Tim bahkan membawa mesin penghitung uang. Namun, Syahrul Yasin Limpo sedang tak ada di rumah.

"Yang bersangkutan (SYL)sudah jadi tersangka," ujar sumber melalui pesan tertulis.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementerian Pertanian lainnya sebagai tersangka.

"Bahwa perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) berupa penerimaan hadiah/janji/sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian Th 2019-2023 (spnn.lidik-05/Lid.01.00/01/01/2023 tanggal 16 Januari 2023) disetujui untuk naik ke penyidikan dengan calon tersangka SYL (Menteri Pertanian RI tahun 2019 s/d 2024)," tulis informasi tersebut. (DID)

Baca Juga: Komnas HAM: Pemilu Wajib Perhatikan Kelompok Rentan untuk Menjamin Inklusivitas Demokrasi