CARITAU JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana angkat bicara perihal isu penundaan pemilu yang belakangan kembali mencuat ke publik. Denny kemudian melayangkan surat ke Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu. 

Dalam surat itu, Denny mengaku khawatir lantaran isu penundaan pemilu tersebut masih berhembus ke publik. Kekhawatiran terhadap isu terkait tunda pemilu. Menurutnya, dapat berimplikasi pada konstelasi politik nasional. 

Baca Juga: Hasil Survei: Tingkat Kepuasan Publik atas Penyelengaraan Pemilu 2024 Cukup Tinggi

Dirinya mengungkapkan, jika isu perihal tunda pemilu tersebut benar terjadi maka dikhawatirkan akan berimplikasi merusak keharmonisan ruang lingkup bernegara dan juga mempertaruhkan keselamatan bangsa. 

"Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang diisukan tertunda," kata Denny dalam keterangan tertulis, Minggu (4/5/2023). 

"Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa," sambung Denny. 

Selain itu, Denny mengaku sangat risau lantaran sistem hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini telah bercampur dengan kepentingan politik menjelang Pemilu 2024. Atas dasar itu, ia mengirimlan surat kepada Megawati selaku salah satu tokoh politik nasional yang mengnahkodai partai pemerintah yakni PDIP. 

"Saya risau dengan hukum di Tanah Air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi Pemilu 2024," terang dia. 

Selain mengirimkan surat ke Megawati, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) tersebut menuturkan, dirinya juga membawa isu itu ke ruang publik lantaran sebagai representasi kritik yang membangun terhadap pemerintah soal kondisi saat ini.  

"Jadi karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik," tegas Denny. 

Disisi lain ia mengaku sangat khawatir isu Tunda pemilu ini terus bergulir padahal disatu sisi hanya mengakomodir kepentingan elit tanpa dalam rangka menjaga serta mengamankan alur kekuasaan yang telah menopoli sendi-sendi kehidupan masyarakat. 

Denny menambahkan, keputusanya untuk membawa sudut pandangnya ke ruang publik perihal isu tunda pemilu ini dalam rangka untuk menjaga kewarasan agar pemerintah terhindar  dari perilaku koruptif. 

"Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif," tandas Denny. (GIB/DID)

Baca Juga: Dua Meninggal Dunia, Lima Anggota KPPS di Makassar Dirawat di RS