CARITAU JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan hasil autopsi ulang jenazah Nopriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J boleh dibuka ke publik.

"Banyak pertanyaan ya karena ada yang mengatakan hasil autopsi hanya boleh dibuka atas perintah hakim. Menurut saya itu tidak benar, yang benar itu, hasil autopsi harus dibuka kalau diminta oleh hakim, tapi kalau tidak diminta juga tidak dilarang untuk dibuka," kata Menkopolhukam Mahfud kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (29/7/2022).

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Indonesia Emas 2045 dapat Terwujud dengan Empat Syarat Ini

Menurut Mahfud, aturan hukum yang ada saat ini tidak melarang apabila hasil autopsi ingin disampaikan kepada publik, termasuk tidak ada aturan yang membatasi agar hasil autopsi hanya bisa dibuka dalam proses persidangan dan sesuai permintaan hakim saja.

"Jadi kalau di dalam hukum itu ada keharusan, ada kebolehan, ada larangan. Satu, hasil autopsi ini dibuka kalau pengadilan minta, boleh disiarkan ke publik apalagi ini menjadi perhatian umum," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud menambahkan, pembukaan hasil autopsi ulang menjadi penting karena publik maupun pihak keluarga meragukan hasil autopsi sebelumnya yang dilakukan terhadap jasad Brigadir J.

"Oleh sebab itu benar Kapolri, nanti kalau diminta hakim, hasil autopsi itu disampaikan. Tapi kalau tidak diminta, (juga) boleh. Kapolri sudah mengumumkan akan dibuka. Oleh sebab itu jangan dibalik-balik, lalu dibilang tidak boleh dibuka ke publik. Boleh," jelas Mahfud.

Menkopolhukan seperti dirilis Antara menegaskan, hasil autopsi bukan bagian dari rekam medis sehingga tidak menyalahi aturan Undang-Undang Kesehatan untuk dibuka hasilnya.

"Kalau alasannya menurut UU Kesehatan itu rahasia, itu bukan kesehatan, itu autopsi, bukti pengadilan. Kan yang tidak boleh itu misalnya kalau orang sakit menular jangan disiarkan, sakit ini jangan disiarkan atas permintaan yang bersangkutan. Ini kan bukan orang sakit. Orang diduga menjadi korban kejahatan. Jadi boleh dibuka ke publik," tegas Mahfud MD.(HAP)

Baca Juga: Pemilu 2024 Tak Sepanas 2019