CARITAU JAKARTA - Pemerintah bersama Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah mulai membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Salah satu isu krusial yang dibahas ialah penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden.

Terhadap isu tersebut, pemerintah menegaskan proses pemilihan gubernur Jakarta secara langsung oleh masyarakat Jakarta akan tetap dipertahankan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan Gubernur Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakyat, setelah UU DKJ disahkan.

Hal tersebut disampaikan Tito menanggapi isu yang berhembus, soal pemilihan Gubernur Jakarta yang akan ditunjuk oleh presiden. Menurutnya, pemilihan Gubernur Jakarta tetap melalui mekanisme demokrasi.

“Sikap pemerintah tegas, tetap pada posisi dipilih, atau tidak berubah sesuai yang sudah dilaksanakan saat ini,” tegas Tito, saat rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, membahas RUU DKJ, di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Dia berharap pernyataan tegas pemerintah itu menjawab semua tudingan dan segala isu miring terkait gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta yang sempat disebut-sebut bakal ditunjuk langsung oleh presiden.

“Bukan ditunjuk, sekali lagi, karena dari awal, draf kami, draf pemerintah sikapnya sama juga, dipilih, bukan ditunjuk,” pungkasnya.

Tito mengatakan, pihaknya merasa perlu menjawab secara formal atas isu yang paling krusial dan menjadi polemik di publik, yakni menyangkut pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta.

Terhadap isu itu, ia menyampaikan bahwa pemerintah tetap pada posisi gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh masyarakat Jakarta. (DID)