CARITAU JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) tengah bergilir di DPR RI. Usulan wakil presiden (wapres) menjadi pimpinan Dewan Aglomerasi, masih menjadi poin yang diperdebat dalam RUU DKJ.

Calon Presiden Nomor Urut 1 yang juga Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan menilai, kehadiran Dewan Aglomerasi belum tentu bisa menyelesaikan masalah yang ada selama ini.

Anies berharap, jika ada lembaga baru, maka itu harus bisa mengakomodir segala kebutuhan baik di Jakarta maupun kota sekitarnya.

"Sehingga tidak menimbulkan kerumitan baru, kadang-kadang kita membuat lembaga baru tapi lembaga baru ini belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada," kata Anies diskusi di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav 58, Rabu (13/3/2024).

Agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran, Anies mengusulkan agar kepala daerah dikumpulkan untuk mendengarkan apa saja yang menjadi persoalan dan kebutuhannya.

"Jadi kalau saya usul, sebaiknya prosesnya lebih bottom-up, kumpulkan yang selama ini mengelola Jakarta dan sekitarnya, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, dari situ UU ini dibuat menyesuaikan," pungkas Anies.

Sebelumnya, senator asal DKI Jakarta, Sylviana Murni meminta kewenangan Wapres sebagai Dewan Pengarah Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ dikaji ulang, agar tak terjadi dualisme kepemimpinan di wilayah Jakarta.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah yang membahas RUU DKJ di Ruang Rapat Baleg DPR, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

"DPD RI berpandangan bahwa atribusi kewenangan secara langsung kepada wapres sebagai Dewan Pengarah Kawasan Aglomerasi dalam RUU ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa, agar tidak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi timbulkan pecah kongsi antara keduanya di kemudian hari," kata Sylviana. (DID)