CARITAU JAKARTA – Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono mengkritik keras kebijakan Presiden Joko Widodo yang melonggarkan pemakaian masker. Menurut Pandu memakai masker adalah satu-satunya andalan kita, selain vaksin dan prokes, untuk melawan virus corona. 

Ia mengaku bingung kenapa kebijakan itu mengarah ke masker, karena semestinya yang harus dilonggarkan itu adalah PPKM. 

Baca Juga: Jokowi Resmikan Makassar New Port, Pelabuhan Peti Kemas Terbesar di Kawasan Indonesia Timur

“Jadi gini, saya bingung kenapa harus ngomongin masker, masker kan satu-satu nya andalan kita, masker atau prokes dan vaksin. Yang boleh dilonggarkan itu PPKM nya. Gak perlu ada PPKM lagi. Masyarakat silakan beraktifitas, tapi tetap pakai masker dan divaksin booster,” tegas Pandu saat dihubungi Caritau.com, Rabu (18/5/2022).

Adanya keputusan pelonggaran ini, menurut Pandu, sangat disayangkan karena pemerintah bersama semua stakeholder di bidang kesehatan sudah bekerja keras mengedukasi masyarakat agar mau memakai masker dengan benar.

“Kita sudah mengedukasi selama dua tahun, itu bukan pekerjaan yang mudah dan masyarakat sudah terbiasa memakai masker, eh kok dilemahkan. Boleh lepas deh sekarang. Padahal masyarakat gak ngeluh kok, emang ada yang ngeluh?” tutur Pandu. 

Pandu juga membantah alasan pemerintah memberikan kelonggaran pemakaian masker karena kondisi sudah membaik. Baginya, kondisi pandemi bisa mencapai titik sebagus ini, justru karena memakai masker dan juga vaksinasi sehingga harusnya hal itu harus tetap dipertahankan, bukan malah diberi kelonggaran. 

Lagipula, lanjut Pandu, selama ini memakai masker sifatnya hanya anjuran dan tidak ada paksaan, jadi tanpa diberi kelonggaran pun harusnya tidak menjadi masalah. 

“Sekarang anjurannya malah boleh tidak pakai masker, kan lucu,” kesal Pandu. 

Bukan Pendekatan Kesehatan

Menurut pria yang juga mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI itu, kebijakan yang diambil Presiden Jokowi ini diambil bukan dengan pendekatan kesehatan karena dampaknya justru bisa berbahaya untuk Kesehatan masyarakat. 

“Kan anjuran pemerintah membiasakan memakai masker, prokes, cuci tangan itu bukan hanya untuk corona, tapi juga untuk penyakit TBC, untuk mengatasi polusi udara. Jadi kebijakan pelonggaran ini tidak boleh, karena masker itu andalan kita. Masker dan vaksin, masker mencegah inveksi, vaksin mencegah kematian,” papar Pandu. 

Pria bergelar Doktor itu pun lantas mempertanyakan siapa yang membisiki Jokowi sehingga ada kebijakan seperti ini. 

“Itu pasti bukan saran orang kesehatan, mungkin Satgas itu. Siapa yang jadi biang kerok sampai Jokowi ngomongin ke sana? Gak mungkin lah, kan presiden tergantung anak buahnya. Kasihan Pak Jokowi sudah berhasil vaksinasi, sekarang dijatuhkan,” tegas Pandu. 

Jangan Berkaca pada Negara Lain 

Sebelum Presiden Joko Widodo memberikan kelonggaran pemakaian masker kepada masyarakat, sudah banyak negara yang lebih dulu mengizinkan warganya untuk melepas masker, salah satunya negara tetangga Singapura. 

Singapura resmi melonggarkan aturan wajib masker di luar ruangan sejak bulan Maret 2022, seiring dengan penambahan jumlah warga yang boleh berkumpul dalam satu pertemuan, dari lima menjadi 10 orang.

Namun, mengutip Channel News Asia (CNA) hanya segelintir warga yang melakukan itu. Dominan penduduk negara kota itu masih menggunakannya.

Amerika Serikat dan Inggris juga sudah melakukan kebijakan ini jauh lebih lama dan menganggap virus corona sebagai endemi. 

Namun, menurut Pandu, tak ada gunanya mengikuti kebijakan negara lain karena kondisi dan situasi yang dihadapi masing-masing negara berbeda-beda. 

“Untuk apa berkaca ke luar negeri, kan kita punya strategi sendir. Kondisi di sana udara lebih bersih, penyakit inveksi saluran pernafasan (ISPA) lebih sedikit, kan itu sumber penyakit. Apalagi kemarin ada yang bilang hepatitis akut kemungkinan bisa menular juga lewat udara,” pungkas Pandu.  (GIBS/DIM)

Baca juga:

Tindak Lanjut Instruksi Presiden, Satgas Longgarkan Kebijakan Pengendalian COVID-19

Penggunaan Masker Dilonggarkan, Rupiah Berpeluang Menguat

Anggota Fraksi PKB DPR: Pemerintah Jalankan Hifdz Nafs dengan Pelonggaran Penggunaan Masker

Ketua DPR: Jangan Bereuforia Karena Pelonggaran Pemakaian Masker

Shalat Berjamaah di Masjid Boleh Lepas Masker, Karpet Kembali Digelar

Pelonggaran Penggunaan Masker Pintu Menuju Fase Endemi

Pelonggaran Masker dan Hasil Sero Survei 99,2%

Baca Juga: Toko Online Dibanjiri Barang Impor, Jokowi Sebut Penjajahan Modern