CARITAU JAKARTA – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Citra Institute Yusa Farhan menilai penunjukan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi tidak menjawab persoalan-persoalan yang ada di Kementerian Perdagangan. 

"Reshuffle kali ini hanya mengedepankan akomodasi politik alias bagi-bagi kekuasaan, belum menyentuh pada solusi atas isu-isu perdagangan yang sangat krusial saat ini," kata Yusa kepada caritau.com, Minggu (19/6/2022). 

Baca Juga: Sambut Tahapan Pilkada, Bawaslu Rilis Data Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024

Menurut Yusa, penunjukan Zulhas panggilan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dikhawatirkan belum dapat menjawab tantangan permasalahan Kemendag yang sangat kompleks, mengingat posisi Zulhas sebagai ketum partai sebentar lagi akan disibukkan konsolidasi menjelang tahun politik. 

"Kalau yang ditunjuk politisi apalagi ketua umum parpol, dikhawatirkan menjadi tidak fokus karena sebentar lagi akan sibuk konsolidasi politik jelang Pemilu 2024," ujar Yusa. 

Menurut Yusa, Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya harusnya mencari pengganti mendag bukan dari kalangan politisi ataupun ketua umum parpol, melainkan kalangan profesionalk yang memang memiliki pengalaman di bidang perdagangan. 

"Jadi mestinya yang ditunjuk adalah kalangan profesional bukan politisi apalagi ketua parpol karena yang diurusi adalah hajat hidup orang banyak," tutur Yusa.

Otoritas Tunjuk Pj Kepala Daerah 

Menurut Yusa, secara politis penunjukan Zulhas sebagai Mendag dinilanya tidak gratis dan disinyalir memiliki strategi menjelang kontestasi Pemilu 2024. 

"Artinya ada komitmen-komitmen politik tertentu yang harus dibayar PAN. Ini yang justru semakin menambah beban politik PAN dalam peta elektoral Pilpres ke depan, terkait agenda dan kepentingan-kepentingan politik Presiden Jokowi," ungkap Yusa. 

Sementara terkait penunjukan Wempy yang politisi PDIP sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) disinyalir karena ada hubungannya dengan posisi Kemendagri yang memiliki otoritas merekrut Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Yusa menuturkan, penunjukan posisi Wempy bisa ditenggarai sebagai langkah Presiden Jokowi menormalisasi hubungan dengan Megawati yang sempat renggang karena masalah Capres 2024 dari internal PDIP (Puan vs Ganjar). 

Yusa menambahkan, selain itu Kemendagri juga memiliki peran strategis dalam menyiapkan data kependudukan untuk Pemilu 2024. 

"Karena positioning yang sexy ini, maka wajar kalau kemudian posisi Wamen diberikan kepada PDIP sebagai The Ruling Party," ujar Yusa. 

Sedangkan penunjukan Afriansyah Noor yang Sekertaris Jenderal PBB sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, menurut Yusa sebagai langkah Presiden Jokowi merangkul seluruh kelompok elite demi konstelasi politik jelang Pemilu 2024. 

"Gaya ingin merangkul semua kelompok kepentingan. Sayang sekali kalau kemudian PBB bergabung dengan pemerintah. Langkah taktis PBB untuk merapat ke dalam kekuasaan justru berpotensi melemahkan solidaritas partai yang bisa berdampak pada hasil Pemilu 2024," imbuh Yusa. 

Kendati demikian, menurut Yusa, reshuffle kabinet kali ini tidak banyak memberikan harapan publik akan perbaikan tata kelola pemerintah. Sebaliknya, pergantian Menteri dan Wakil Menteri lebih tampak sebagai upaya Presiden Jokowi bagi-bagi kekuasaan. 

"Dalam kepentingan menjadi King Maker Pilpres 2024, tentu Presiden Jokowi berkepentingan membangun kekuatan politik yang solid dan kuat untuk Pemilu 2024," pungkasnya.(GIBS) 

Baca Juga: Demokrat DKI Desak Gakkumdu Tindak Dugaan Penggelembungan Suara