CARITAU JAKARTA - Guna mempertahankan kekuasaan, partai penguasa, dalam hal ini PDIP mencoba memainkan beberapa skenario politik menjelang Pemilu 2024. Diyakini, peta perpolitikan jelang Pilpres 2024 bakal memunculkan banyak kejutan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai konstruksi yang coba dibangun dalam Pilpres 2024 sejatinya hanya sekedar untuk melanggengkan program pemerintah Presiden Joko Widodo supaya dilanjutkan. 

Baca Juga: LSI: Approval Rating Presiden Jokowi Naik Jadi 76,2%

Untuk itu, kata Ujang, tahun politik 2024 bakal menyajikan banyak drama. Hal itu menjadi lumrah karena partai politik satu sama lain sama-sama menginginkan kemenangan dan menjadi penguasa. 

"Ini yang dinamakan politik, ada kejutan ada drama ada rahasia juga dinamika. Konstruksi saat ini semua sedang menunggu siapa yang akan dicalonkan (Capres-Cawapres) oleh PDIP," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Rabu (1/3/2023). 

Menurut Ujang, PDI Perjuangan sendiri sedang berada pada posisi dilema menentukan capres yang bakal diusung. Pasalnya, Puan Maharani yang merupakan kader mahkota dianggap tidak cukup mampu bersaing  pada Pilpres 2024.

Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang digadang relawan Joko Widodo bakal melanjutkan estafeta kepemimpinan Presiden tak kunjung mendapat restu dari Ketua Umun PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. 

"Kalau Puan yang dicalonkan artinya PDIP akan sendiri. Tapi kalau Ganjar yang nantinya diusung maka PDIP akan berkoalisi dengan partai lain. Tapi jika tetap mengusung Puan PDIP nampaknya akan bersama Gerindra, Prabowo sebagai Capres, Puan sebagai Cawapresnya," ucap Ujang menambahkan. 

Kendati demikian, Ujang mengaskan bahwa semua kemungkinan terkait arah koalisi bisa berubah. Karena pada dasarnya, komunikasi politik yang dibangun semua partai masih dalam tahap penjajakan. 

"Skemanya semua masih belum jelas, masih cair, karena masih menunggu Megawati dan PDIP ke depan," pungkasnya. (DID)

Baca Juga: Mantan Ketua KPK Mengaku Pernah Diperintah Jokowi Stop Kasus e-KTP Setnov: Marah-marah Sambil Teriak ‘Hentikan!’