CARITAU MAKASSAR - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar mengajak masyarakat untuk tidak golput di Pemilu 2024.

Hal itu dilakukan Dinas PPPA Makassar bersama KPU Makassar melalui momentum Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulsel pada Minggu (28/1/2023).

Baca Juga: KPU Umumkan 50 Caleg Terpilih DPRD Makassar

Tim sosialisasi gabungan DP3A Kota Makassar dan KPU Kota Makassar melakukan orasi untuk menghimbau masyarakat aktif menyalurkan hak pilih pada pemilu 2024. 

Kegiatan ini juga melibatkan jejaring organisasi/lembaga masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak, penggiat demokrasi, sehelter warga, serta Forum Anak Makassar.  

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya (tidak golput) pada 14 Februari 2024 di TPS yang telah disediakan," ungkap Ketua DP3A Kota Makassar, Muslimin dalam keterangan resminya. 

Olehnya, Muslimin mengajak masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada intimidasi atau paksaan.

"Terpenting kami mengajak masyarakat untuk menolak politik uang (Money Politic) pada calon/tim/partai peserta Pemilu, serta berani melaporkan kecurangan politik uang," jelasnya. 

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dan berani menyuarakan hak politiknya sebagai bentuk keberdayaan.

"Masyarakat harus berani Speak up pada lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, jika mengalami atau mengetahui adanya tindak kekerasan berbasis gender," ujarnya, 

Yang terpenting juga, lanjut dia, mengajak masyarakat dan calon/tim/partai peserta Pemilu agar tidak mengikutsertakan anak pada kegiatan kampanye pemilu yang tidak memiliki hak pilih sebagai bentuk kelangsungan perlindungan anak. 

"Jagai anakta," tegasnya. 

Selain ajakan untuk menggunakan hak pilih, juga dilakukan pembagian brosur kepada masyarakat tentang pentingnya memilih, brosur tentang layanan perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA), pelibatan Badut/Maskot KPU, serta disiapkan layanan konsultasi bagi warga tentang Pemilu, layanan konsultasi hukum, maupun layanan konseling oleh psikolog UPTD PPA Kota Makassar.

"Kami berharap dapat mendorong adanya tambahan pengetahuan bagi masyarakat Makassar tentang layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta pengetahuan pentingnya menyalurkan hak pilih pada Pemilu 2024," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: Dua Meninggal Dunia, Lima Anggota KPPS di Makassar Dirawat di RS