CARITAU MAKASSAR - Jaringan Organisasi Masyarakat Kawal Pemilu Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel yang dinilai tidak transparan.

"Verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi (Sulsel) kepada pengurus partai di tingkat provinsi dan KPU Kabupaten /Kota kepada Anggota Parpol yang diawasi oleh Bawaslu datanya tertutup yang tidak dapat diakses juga oleh masyarakat sipil," ungkap salah satu anggota Jaringan Organisasi Masyarakat Kawal Pemilu Sulawesi Selatan, Dirman melalui rilis yang diterima Caritau.com.

Baca Juga: Temui Massa Aksi, Komisioner KPU Sulsel Bilang Begini!

Ia mengungkapkan, informasi data partai tertutup tidak dapat diakses oleh masyarakat sipil dengan alasan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi tameng bagi KPU Provinsi dalam menjawab pertanyaan publik

"Terdapat perbedaan data yang dirilis oleh KPU Kabupaten/Kota baik di media sosial maupun di media massa maenstrim yang menyatakan beberapa Parpol Tidak Memenuhi Syarat (TSM) dan juga dengan data yang diperoleh oleh Jaringan Masyarakat Sipil Kawal Pemilu," bebernya.

Disinyalir perubahan data di tingkat KPU Provinsi mengandung unsur intimidasi dan ancaman pada komisioner Kabupaten/Kota maupun staf yang berwenang pada pendataan.

"Ada upaya Komisioner KPU  Provinsi untuk mengubah cara pandang KPU Kab/Kota dengan melihat aspek keadilan bagi parpol non parlemen  untuk berkontestasi, dengan cara melakukan perubahan TMS menjadi MS dan meminta KPU Kabupaten/kota untuk menyetujui cara pandang tersebut sebagai justifikasi perubahan," jelasnya.

Sampai saat ini, kata dia, belum ada Parpol yang menyatakan keberatan terhadap hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi di Hotel Mercure pada  10 Desember 2022 sekitar jam 15.30 Wita.

"Di mana terdapat beberapa parpol yang telah ditetapkan MS di KPU Kabupaten/Kota terhadap parpol yang TSM kemudian berubah menjadi MS," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: Putra Politisi Senior Ini Jadi Caleg Termuda di PDIP Sulsel