CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merespon rencana Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk bertugas mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya tidak dapat mengomentari lebih jauh perihal wacana DPD terkait pembentukan pansus kecurangan Pemilu 2024.

hal itu lantaran, menurutnya, wacana pembentukan pansus kecurangan Pemilu itu merupakan hak dan kewenangan dari anggota DPD yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang.

"Ya kalau itu kami enggak bisa komen lah mengenai angket, pansus dan lain-lain," ujar Bagja saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2023).

Kendati demikian, Bagja menyebut bahwa kerja pihak penyelenggara pemilu baik Bawaslu, KPU dan DKPP sejatinya memang diawasi oleh parlemen.

Berkaitan dengan hal itu, pihaknya memiliki batasan batasan norma untuk tidak bisa mencampuri atau mengomentari hak dan kewenangan legislatif.

"Karena kami berhubungannya dengan Komisi II, dengan DPR RI, dan DPD RI juga, tapi dalam beberapa case itu kan kami hanya bisa menjelaskan. Kami tidak pada titik mencampuri urusan, hak, dan kewenangan teman-teman dari lembaga lain," terang Bagja.

Kendati demikian, pria yang telah menjabat Anggota Bawaslu RI dua periode itu juga memastikan bakal memenuhi pemanggilan pansus DPD RI terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu Serentak 2024 jika memang diperlukan. 

"Tentu siap lah. Tergantung juga, kalau ada rekap gimana? Nanti ditanya DPD. Kita mengawasi rekap yang sedang berjenjang ini atau menghadiri DPD, ayo? Emang bisa dibelah-belah. Kalau bisa dibelah-belah okelah," ucapnya.

"Nanti kan bisa tidak terjawab dengan baik jika kita kemudian tidak kita lagi memantau teman-teman yang sekarang lagi merekap di tingkat provinsi. Dan masih ada yang di tingkat kabupaten/kota. Ada juga yang masih di tingkat kecamatan, ada satu dua yang bermasalah padahal seharusnya sudah selesai," tandas Bagja. (GIB/DID)