CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 akan berjalan dengan jujur, adil, bebas dan demokratis. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat menjadi Pembicara dalam kegiatan ‘The 3rd UNS International Conference of Democracy and National Resilience’ (ICDNR) 2023. Acara tersebut diselenggarakan di Universitas Negeri Surakarta (UNS) Tower, Surakarta, Sabtu (23/9/2023).

Dalam rangka mewujudkan konteks itu, Bawaslu akan bertugas menjalankan fungsinya terhadap seluruh rangkaian kegiatan perihal pencegahan, penegakan hukum Pemilu, serta  penyelesaian sengketa pemilu dengan sesuai program kerja penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Baca Juga: Bawaslu Instuksikan Jajaran Siap Siaga Sambut Pilkada 2024

Dalam keterangannya, pria yang akrab disapa Bagja itu menegaskan sebagai penyelenggara Pemilu pihaknya bakal meningkatkan kualitas Pemilu dengan melakukan kegiatan pencegahan pengawasan terhadap berjalanya tahapan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. 

“Bawaslu adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas pemilu di Indonesia dan Bawaslu akan selalu berupaya meningkatkan kualitas Pemilu di Indonesia,” ujar Bagja. 

Dalam pemaparannya, Bagja mengungkapkan, pihaknya juga bakal memastikan bahwa Pemilu 

2024 akan dilaksanakan secara adil, jujur, bebas dan demokratis dengan fungsinya yang terdiri dari kegiatan pencegahan, Penegakan hukum Pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu.

Bagja menjelaskan, untuk merumuskan langkah itu, Bawaslu RI akan juga berkolaborasi dengan beberapa pihak dalam meningkatkan kualitas pemilu melalui pencegahan dan pengawasan serta melalui kesadaran masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Menurut Bagja, hal itu harus dilakukan, lantaran untuk meningkatkan kualitas penegakan terkait pelanggaran dan penyelesaian sengketa dengan pendekatan yang progresif dan sederhana. 

"Untuk meningkatkan kualitas harmonisasi dan integrasi produk informasi hukum. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung pengawasan dan penyelesaian sengketa wilayah yang terintegrasi, efektif, transparan dan mudah diakses," tegas Bagja. 

Disisi lain, Bagja menuturkan, guna memastikan kegiatan itu, pihaknya bakal melakukan upaya percepatan penguatan kapasitas kelembagaan khususnya terkait sumber daya manusia dan aparatur kesekretariatan di semua tingkatan lembaga pengawas pemilu. 

Menurut Bagja, kegiatan pembuatan kapasitas soal kelembagaan itu akan berjalan melalui tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi sesuai dengan prinsip-prinsip terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Ini adalah tugas kami untuk meningkatkan dan mempercepat kapasitas para komisioner dan juga para staf, kesekretariatan yang membantu komisioner di daerah untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam mengawasi Pemilu dan Pemilihan” ujarnya.

Selain itu, Bagja mengatakan, bahwa Bawaslu RI memastikan bakal melakukan pengawasan yang dilakukan secara partisipatif dengan mengajak masyarakat dan elemen lembaga lainya dalam rangka untuk meningkatkan pelibatan kekuatan  pengawasan di kontestasi Pemilu 2024. 

Untuk memfasilitasi masyarakat dalam rangka membuat aduan terkait pelanggaran Pemilu, Bawaslu RI juga menghadirkan Pojok Informasi Pemilu yang berada di ruang di kantor Bawaslu, dan di seluruh kantor Bawaslu daerah yang juga menyediakan informasi seputar pemilu.

Bagja menambahkan, selain itu, Bawaslu juga telah membangun kolaborasi dengan platform media sosial dan jajaran pemangku kepentingan lain dalam memberantas berita hoaks, ujaran kebencian dan kampanye hitam di media sosial.

“Bawaslu juga berkolaborasi dengan berbagai platform dan Kominfo. untuk menanggulangi berita hoaks, ujaran kebencian dan kampanye hitam di media social,” tandas Bagja. (GIB/IRN)

Baca Juga: Masih Kandang Banteng, Ganjar-Mahfud Target Raih 60% Suara di Jawa Tengah