CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta seluruh jajaran di daerah segera mempersiapkan edukasi publikasi menjelang penyelenggaran pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024. 

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, untuk menyambut Pilkada, pihaknya perlu melakukan evaluasi secara berjenjang terkait pelaksanaan kegiatan publikasi pemberitaan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat perihal kepemiluan. 

Adapun berdasarkan data survei Litbang Kompas, dari total jumlah penduduk di Indonesia hanya 4,6 persen yang mengetahui informasi terkait apa itu larangan kampanye di dalam pemilu.

Lolly menuturkan, dari total data tersebut, sebanyak 32,5 persen responden menyatakan tidak tahu larangan soal kegiatan kampanye secara keseluruhan dan juga 62,9 persen tahu sebagian.

“Ini saja hasil jejak pendapat Kompas saja perlu memecut kita semua untuk mengetahui apa yang keliru dari proses publikasi kita,” ungkap Lolly dikutip pada Selasa (2/4/2024).

“Apa yang masih kurang tentang cara kita mewartakan,” sambungnya.

Selain itu, Lolly menyoroti soal peningkatan jumlah pelaporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh masyarakat.

Katanya, tren pelaporan dari masyarakat cukup meningkat, namun dari seluruh laporan 40 persen yang bisa diregister.

“Partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan pemilu 2024 itu cukup baik dan tinggi. Tapi belum dibarengi dengan kualitas pemenuhan syarat pelaporan,” katanya.

“Dampaknya adalah 40 persen laporan dari masyarakat yang masuk ke bawaslu yang kemudian bisa diregistrasi. Karena selebihnya tidak bisa memenuhi syarat formil atau syarat materilnya,” tambahnya.

Berdasarkan temuannya tersebut, ia menghimbau jajaran Bawaslu di daerah segera melakukan evaluasi dan perbaikan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan lebih gencar memberikan pendidikan politik terutama di bidang pengawasan pemilu kepada masyarakat melalui media sosial dan pemberitaan.

Dia juga meminta kepada jajaran Bawaslu di daerah untuk aktif memantau sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) karena hematnya dapat membantu mereka dalam menangani permasalahan serupa saat Pilkada.

“Jadi jangan pernah takut kalau kita belum baik sekarang. Karena semua orang-orang yang baik pasti pernah mengalami belum baik,” ujarnya.

“Mari kita evaluasi, dan harus terbuka dan Terbuka itulah kuncinya evaluasi. Kalau kita sudah bisa jujur terhadap diri kita sendiri, kelembagaan kita akan bisa menjadi lebih baik lagi,” tandas Lolly. (GIB/DID)