CARITAU JAKARTA - Peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menilai tidak realistis untuk menduetkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto, siapa pun capres dan cawapresnya. Alasannya, lanjut Saidiman, pertama karena Ganjar dan Prabowo sama-sama sangat kompetitif.

"Mereka punya peluang yang sangat besar untuk menang pemilu," kata Saidiman dikutip, Senin (2/10/2023).

Baca Juga: DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu

Menurut Saidiman, partai asal dua tokoh itu sekarang yang terbesar sehingga menjadi sangat berat bagi kedua partai untuk tidak mengambil kesempatan mendudukkan wakilnya sebagai presiden.

Dirinya menjelaskan alasan ketiga, baik PDIP maupun Gerindra sekarang menikmati efek ekor jas dari popularitas Ganjar dan Prabowo sebagai calon presiden.

"Kalau diturunkan menjadi cawapres, ada potensi efek ekor jas itu bisa berkurang pada PDIP maupun Gerindra," ujarnya.

Sementara itu Ketua DPP Perindo Yusuf Lakaseng menilai wacana menjadikan bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto merupakan harapan Koalisi Indonesia Maju untuk menang mudah pada Pilpres 2024.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) beranggotakan sejumlah partai politik. Yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gelora, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrat.

Menurut Yusuf, PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 tidak tepat menempatkan Ganjar sebagai cawapres.

"Pada Rakernas IV PDIP, pernyataan Ibu Megawati sudah jelas bahwa tidak ada rencana menduetkan Prabowo-Ganjar dengan posisi Ganjar sebagai cawapres. Wacana itu mungkin harapan kubu Prabowo untuk mudah memenangkan kontestasi Pilpres 2024," kata Yusuf, di Jakarta, Senin (2/10/2023).

Ia justru menegaskan sebentar lagi bakal cawapres pendamping Ganjar akan diumumkan. Sosok tersebut menjadi harapan akan lahirnya duet pemimpin nasional yang akan memberikan keadilan dan kesejahteraan. (DID)

Baca Juga: PDIP Tegaskan Hak Angket Bukan Untuk Memakzulkan Jokowi