CARITAU JAKARTA - Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis merespon mengenai wacana penggunaan hak angket DPR yang telah di usulkan Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. 

Penggunaan hak angket dilakukan untuk mengusut terkait informasi adanya dugaan kecurangan pemilu 2024.  

Menyikapi hal itu, Todung menyebut bahwa wacana itu didukung penuh oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Adapun hal tersebut di sampaikan Todung dalam program Podcast 'Realtalk with Uni Lubis' yang di tayangkan di YouTube IDN Times, pada Senin, (26/2/2024). 

Dirinya menyampaikan bahwa usulan hak angket tersebut digaungkan dalam rangka untuk mengungkap tabir soal adanya dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Selain itu, Todung menerangkan bahwa usulan hak angket DPR itu bukan memakzulkan Presiden Jokowi melainkan untuk membuktikan adanya isu terkait dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. 

Todung mengungkapkan, sejatinya Megawati juga menyampaikan ia tidak ingin pemerintahan hari ini terguncang hingga pergantian presiden dan wakil presiden.

“Hak angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur,” terang Todung. 

Ia menegaskan, bahwa saat ini pihaknya hanya fokus untuk mewujudkan penggunaan hak angket di DPR. Selain itu, Todung menambahkan adapun terkait isu pemakzulan Jokowi merupakan hal yang terpisah dengan wacana hak angket.

“Proses pemakzulan itu terpisah dengan angket yang jalan sendiri. Tetapi, jika bahan hasil angket menjadi bahan untuk pemakzulan itu persoalan lain. Sekarang ini hak angket tidak ada hubungannya dengan pemakzulan,” pungkasnya. (GIB/DID)