CARITAU JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah sepakat menandatangani nota kesepahaman terkait pengamanan dan sinergitas pelaksanan tugas dan fungsi penyelenggaraan kontestasi pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024. 

Penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MOU) ditandangani kedua lembaga, dalam rangka mensukseskan seluruh rangkaian Pemilu mulai dari proses tahapan hingga nanti pada waktu pencoblosan yang digelar secara serentak pada 2024 mendatang.

Baca Juga: Gelar Rapat Bersama Komisi II, Bawaslu Sampaikan Hasil Pengawasan Pemilu 2024

Pertemuan antar dua lembaga tersebut digelar di Kantor KPU RI, di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada  Kamis (29/12/2022). 

Dalam kesempatanya, Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, penandatangan nota kesepahaman kerjasama itu dilakukan guna membangun sinergitas kedua lembaga dalam rangka membangun kondusifitas mensukseskan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. 

"Polri bersama dengan KPU hari ini sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman kerja sama. Di mana tentunya subtansi atau esensi dari nota kesepahaman ini adalah bagaimana Polri dan KPU bersinergi untuk melakukan kegiatan khususnya Polisi dalam mengamankan, mengawal dan menjaga agar seluruh tahapan Pemilu yang sudah ditentukan oleh KPU dapat berjalan," kata Kapolri Sigit usai kegiatan tanda tangan MoU tersebut.

Dalam hal ini, lanjut Sigit, Polri sebagai lembaga penegak hukum, akan membantu melaksanakan tugas pengamanan dan menjaga seluruh proses tahapan Pemilu 2024 yang saat ini sudah mulai dijalankan oleh KPU RI. 

"Tentunya mulai dari hal-hal yang bersifat pemutakhiran data sampai dengan mempersiap-kan alat-alat kebutuhan logistik Pemilu," tutur Sigit.

Sigit menerangkan, selain mengamankan soal pemutakhiran data dan keperluan kebutuhan logistik pemilu, pihaknya juga sudah meminta kepada jajaranya untuk bekerja profesional dalam mengamankan kegiatan pelaksanaan sampai hari pencoblosan di TPS.

"Tentunya kami juga akan mengamankan kegiatan pelaksanaan pengamanan pada saat terjadi kegiatan pencoblosan di TPS termasuk pada saat perhitungan dan rekap dimuka dari daerah sampai pusat," terang Sigit.

Sigit menekankan, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, hal yang paling terpenting adalah peran partisipatif dari masyarakat yang memiliki semangat dan komitmen untuk sama-sama mensukseskan pemilu 2024. 

Oleh sebab itu, Sigit berharap, pelaksanaan Pemilu 2024 nanti menjadi momentum yang lebih baik dari pemilu sebelumya. Selain itu, Sigit menambahkan, pihaknya berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersepakat untuk menghindari polarisasi politik identitas yang dapat memecah belah bangsa.

"Tentunya yang menjadi harapan kita bahwa Pemilu tahun 2024 menjadi Pemilu yang lebih baik dibandingkan Pemilu sebelumnya. Kita sepakat bahwa yang namanya politik yang biasa kita sebut bisa membuat polarisasi, itu harus kita hindari," ujar Sigit.

"Kita tentunya punya pengalaman waktu lalu munculnya polarisasi karena penggunaan politik identitas," sambung Sigit. 

Menurut Sigit, silang pendapat dan perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi lima tahunan adalah hal yang biasa. Namun, Sigit menegaskan, seluruh calon pemimpin di tingkat pusat maupun daerah harus berkomitmen selalu menjaga persatuan dan kesatuan, mencegah polarisasi, serta membawa visi-misi Indonesia jauh lebih baik.

Dikatakannya, silang pendapat dan perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi lima tahunan adalah hal yang biasa. Namun, Sigit menegaskan, seluruh calon pemimpin di tingkat pusat maupun daerah harus berkomitmen selalu menjaga persatuan dan kesatuan, mencegah polarisasi, serta membawa visi-misi Indonesia jauh lebih baik.

Sigit menambahkan,perbedaan pendapat serta perbedaan pilihan pada pesta demokrasi lima tahunan adalah hal yang biasa. Namun disatu sisi, Sigit berharap seluruh calon yang akan mengikuti kontestasi Pemilu 2024 dapat memiliki

komiymen untuk menjaga persatuan bangsa. 

"Perbedaan pilihan pendapat adalah hal biasa. Namun yang selalu kita ingatkan bahwa siapapun pemimpinnya, baik tingkat daerah maupun nasional, yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan. Yang namanya persatuan dan kesatuan itu menjadi syarat mutlak atau syarat utama. Sehingga itu harus kita jaga. Hal-hal tidak baik harus kita tinggalkan," tandas Sigit. (GIB)

Baca Juga: PDIP Siap Jadi Oposisi, Begini Tanggapan Presiden Jokowi