Pasti Ada Gugatan, Menkopolhukam Ingatkan KPU Profesional Gelar...

Pasti Ada Gugatan, Menkopolhukam Ingatkan KPU Profesional Gelar Pemilu dan Pilpres 2024

Selasa, 02 Agu 2022 13.24 WIB

Menkopolhukam Mahfud MD di acara Kanal Pemillu Terpecaya di Jakarta, Senin 1 Agustus 2022. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

CARITAU JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bersungguh-sungguh dan bekerja profesional menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilpres 2024.

"Saudara kepada KPU, saya ingin menyampaikan pesan, anda harus sungguh sungguh bekerja, menyelenggarakan Pemilu ini dengan sebaik baiknya\ dengan penuh profesionalitas. Karena apapun yang anda lakukan, itu pasti ada yang menggugat. Tidak ada Pemilu yang tidak ada gugatan. Sejak dulu terjadi seperti itu," kata Menkopulhukam Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Mahfud juga mengajak seluruh rakyat Indonesia menyambut Pemilu 2024 dengan sebaik baiknya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga berharap, Pemilu 2024 dapat menghasilkan anggota-anggota DPR, DPRD, DPD, presiden dan wakil presiden yang berkomitmen lebih memajukan Indonesia.

Dia menegaskan, pemerintah akan mengawal pemilu dengan sebaik-baiknya. Bahkan terkait persiapan Pemilu 2024, Pemerintah sudah berdiskusi dengan KPU, DPR dan Bawaslu tentang semua hal yang diperlukan, termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan dan penjadwalan.

"Supaya tidak ada salah paham. Misalnya, ada berita hari hari ini bahwa pemilu agak tersendat karena Pemerintah dananya lambat cair. Itu tidak juga karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah," jelasnya.

Saat ini dana yang disetujui bersama Rp1,24 triliun dan pencairan akan bertahap di tahun 2022, 2023 dan 2024 karena sifatnya multilayers.

"Cuma kalau sekarang belum cair itu gampang. KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPAnya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada, DIPA belum bisa karena itu melanggar keuangan negara. Oleh sebab itu, pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan," katanya.

Mahfud seperti dirilis Antara juga mengatakan, pemerintah telah menyetujui usulan KPU terkait kenaikan biaya terhadap panitia, meski tidak 100%. Namun terkait kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung di daerah, pemerintah belum menyetujuinya.(GIB)