CARITAU SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat akan memfasilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan warga terlantar untuk nyoblos di Pemilu 2024. Ini akan jadi yang pertama dalam sejarah di Indonesia, ODGJ difasilitasi untuk nyoblos.

“Ini baru pertama kali setelah adanya judicial review, yang mana mereka-mereka ini punya hak untuk memilih dan untuk dipilih. Makanya, KPU bersama kita memfasilitasi mereka untuk menggunakan hak pilihnya nanti,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin kepada media, dikutip Jumat (8/12/2023).

Untuk itu, Pemkot Surabaya bersama KPU akan menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di UPTD Liponsos dan UPTD Griya Werdha agar para penghuninya bisa menyalurkan hak pilihnya di Pemilu 2024.

Menurut Anna, akan ada dua TPS yang dibangun, pertama TPS Khusus untuk warga binaan Liponsos yang ber KTP Surabaya dan bertempat tinggal di UPTD Liponsos. Anna mencontohkan, misalkan ada warga Wonokromo yang terlantar dan tidak punya keluarga, maka warga tersebut akan diampu oleh Pemkot Surabaya dan dia nantinya masuk ke TPS Khusus.

Berikutnya ada TPS Reguler yang diperuntukkan bagi warga binaan yang pada saat masuk Liponsos, tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jika tidak ditemukan warga mana, maka dia akan diampu ber-KTP Surabaya dengan Alamat di Liponsos Keputih.

“Warga inilah yang akan masuk ke TPS Reguler,” kata dia.

Selain di Liponsos, KPU Surabaya juga akan menyiapkan TPS di Griya Werdha agar para penghuninya bisa lebih mudah dan dekat ketika ingin menyampaikan hak pilihnya. Namun, lanjut Anna, di UPTD itu hanya akan disediakan TPS Reguler.

"Nah, ketika teman-teman KPU berkoordinasi dengan kami, kami diminta untuk menyiapkan data-datanya. Makanya, kami masih pastikan lagi data-datanya yang masuk ke dalam daftar pemilih,” tegasnya.

Terkait data daftar pemilih, Anna memastikan pihaknya tidak akan sembarangan memasukkan warga binaan Liponsos itu ke daftar pemilih. Jadi tidak semua warga binaan Liponsos akan masuk daftar pemilih karena menurut Anna tingkat gangguan jiwa mereka berbeda.

"Tentunya kami terus melakukan asesment dan monitoring gangguan kejiwaannya, kalau sekiranya masih labil dan emosinya belum stabil, tentu tidak akan kami masukkan, karena khawatir juga nanti akan mengganggu di TPS,” katanya.

Anna juga memastikan proses pemilihan di Liponsos dan di Griya Werdha ini akan sama seperti pemilihan di TPS lainnya. Jadi mereka wajib datang ke TPS dan melakukan pencoblosan dengan pendampingan khusus.

"Nah, untuk pendampingan khusus itu, kami belum tahu prosesnya seperti apa dan bagaimana, yang jelas kami diminta oleh KPU untuk menyiapkan tujuh orang pendamping dari Dinsos,” ujarnya.

Untuk itu ia berharap KPU Surabaya segera melakukan sosialisasi kepada para pendamping dari Dinsos dan juga sosialisasi kepada para penghuni Liponsos dan juga penghuni Griya Werdha.

"Semoga segera ada sosialisasi ke Liponsos dan juga Griya Werdha tentang proses pencoblosan nanti,” pungkasnya. (FAR)

Baca Juga: Surabaya Tambah Dua Rumah Sakit Umum

Baca Juga: Tidak Ada TPS Khusus, Komnas HAM: Banyak Pemilik Suara Kehilangan Hak Pilih di Pemilu 2024