CARITAU JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan jika koordinasi dan sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru.

"Perlu adanya kolaborasi yang kuat antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam rangka mencegah dan mengendalikan zoonosis dan penyakit infeksius baru," kata Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/3/2023).

Menko PMK mengatakan bahwa hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru.

Baca Juga: Menko PMK: Kepala Sekolah Harus Pastikan Kendaraan Aman Sebelum Studi Tur

"Untuk mencegah dan mengendalikan zoonosis dan  penyakit infeksius baru maka seluruh pemangku kepentingan perlu bersama-sama melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan," katanya.

Permenko PMK Nomor 7 Tahun 2022, kata dia, mendorong dilakukannya surveilans atau kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan.

"Hal itu bertujuan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien," katanya.

Selain itu, kata dia, Permenko PMK Nomor 7 Tahun 2022 juga mendorong kegiatan surveilans berbasis masyarakat atau kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respons dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.

Kemudian, Permenko PMK Nomor 7 Tahun 2022 juga mendorong surveilans terpadu yang diselenggarakan lintas sektor antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya secara terkoordinasi, berbasis laboratorium, dan aktual melalui sistem yang terintegrasi.

"Melalui peran aktif dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru akan berjalan optimal," katanya. (IRN)

Baca Juga: Muhadjir Tegaskan di PHPU, Tugas dan Fungsi Kemenko PMK Tak Terkait Pemilu 2024