CARITAU JAKARTA - Ketua DPP Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna menyoroti banyaknya menteri di era Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Tidak hanya itu, kata dia, kasus korupsi di Indonesia telah mengakar mulai tingkat terbawah hingga tingkat paling atas.

"Terlihat tidak bisa mengendalikan. Jangankan untuk memberantas secara keseluruhan, untuk melakukan pencegahan dan penangkalan terjadinya korupsi di kementerian dan lembaga yang dibawahinya tampak sangat lemah sekali," kata dia kepada sejumlah wartawan di Jakarta Selatan, Senin (9/10/2023).

Baca Juga: Respon Arahan Jokowi, Prabowo-Gibran Akan Tambah Anggaran Riset di Perguruan Tinggi

Sejauh ini, lima menteri di dua era kepresidenan Joko Widodo telah dinyatakan bersalah melakukan tindakan korupsi. Mereka adalah Muhammad Idrus Marham (Menteri Sosial), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan) dan Juliari Batubara (Menteri Sosial) telah menerima vonis.

Sementara Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate tengah disidang kasus perkara korupsi BTS 4G Kominfo yang merugikan negara hingga Rp 8,032 Triliun. Teranyar, Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diduga kuat menjadi tersangka kasus korupsi di tubuh Kementan.

Kendati demikian, Hanifa menilai adanya sikap tebang pilih yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan instansi terkait untuk menjerat para koruptor. Dia menduga sejumlah nama yang diduga kuat melakukan korupsi, malah dibiarkan begitu saja karena berada di lingkar kekuasaan.

Hanifa lantas menyebut nama-nama tersebut, seperti halnya Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi/ BKPM Bahlil Lahadalia. Kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo.

“Erick Thohir dan kakaknya Boy terseret kasus uang rekayasa industri yang berpotensi dan berpeluang besar kasusnya hilang, nilai dari kasus ini sampai menyentuh angka Rp2 triliun, ini akan memicu masalah terkait laporan dan pencatatan keuangan Kementerian BUMN.” terang dia.

Adapun Airlangga, lanjut Hanifa, tindakan yang mengarah kasus korupsi adalah masuknya 10 juta ponsel ilegal dan dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

NCW juga menilai Bahlil terlibat dalam penyalahgunaan jabatan terkait dengan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) dan pelarangan ekspor nikel. Tidak hanya itu, Bahlil juga disebut melakukan dugaan pengaturan proyek pulau Rempang. Pasalnya Bahlil yang mengorkestrasi proyek Pulau Rempang dan yang paling bertanggung jawab atas Investasi yang masuk ke Indonesia.

Hanifa juga menyinggung pengadaan jet tempur Mirage yang dilakukan Kemenhan. Menurut dia, ada kejanggalan dalam pengadaan alat tempir tersebut.

“Pada Zaman Juwono Sudarsono pernah ditawarkan hibah pesawat yang sekarang sekarang dibeli itu, karena dikatakan biaya perawatannya sangat mahal. Kenapa sekarang tiba-tiba dibeli?” imbuhnya.

Terakhir, dia menjelaskan dugaan tindakan korupsi BTS 4G yang menjerat Menpora Dito Ariotedjo. Hanifa mempertanyakan belum adanya langkah penegak hukum untuk mengusut Dito di kasus tersebut, meski namanya telah berulang kali disebut saksi di persidangan.

"Apa kelemahan sekarang yang terjadi? Pada saat Menpora Dito dikatakan saksi telah mengembalikan (uang Rp27 Miliar yang diduga kuat berasal dari korupsi BTS 4G Kominfo - red) yang keterangannya didapati saat sidang di pengadilan, hakim dan jaksa tidak berusaha mengungkap kasus ini.

"Kami memohon kepada Jokowi untuk bisa serius menangani dugaan-dugaan korupsi yang tidak diteruskan. Pak Kapolri, Kejagung dan Pimpinan KPK lainnya diharapkan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang telah masuk, baik yang sudah di tahap penyidikan, maupun proses menuju penyidikan," pinta dia. (RMA)

Baca Juga: Jumlah Dana Umat di BPKH Capai Rp165 Triliun, Presiden Jokowi: Hati-hati Mengelolanya