CARITAU JAKARTA - Ribuan massa aksi yang terdiri dari sejumlah  konfederasi buruh, mahasiswa dan pelajar mengungkapkan kekecewanya terhadap Pemerintah Republik Indonesia lantaran telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) pada Desember tahun lalu.

Berdasarkan pantauan caritau.com dilokasi, ribuan massa aksi hingga pukul 16.12 WIB masih menyampaikan orasi politiknya di depan gedung DPR RI. 

Baca Juga: Pengamanan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR

Salah satu orator diatas mobil komando menilai, Perppu Cipta Kerja yang baru disahkan Presiden Jokowi merupakan aturan yang tidak berpihak terhadap rakyat dan hanya berpihak kepada para pengusaha dan oligarki.

Selain itu, orator mengatakan, bahwa didalam klaster aturan Perppu Cipta Kerja tersebut hanya berisi baleid aturan yang menyediakan karpet merah untuk pengusaha dan memenjarakan hak-hak masyarakat kecil yang diatur di Undang

Undang. 

Dalam orasi politiknya, Orator mengibaratkan Perppu Cipta Kerja seperti neraka bagi pekerja dan surga untuk oligarki dan pengusaha lantaran dalam aturan tersebut telah merenggut hak-hak rakyat untuk melangsungkan hajat hidup sebagai warga negara. 

"Perppu Cipta Kerja neraka bagi rakyat dan surga bagi oligarku dan pengusaha," kata orator diatas mobil komando yang terparkir didepan pintu gerbang utama gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023). 

Berdasarkan hal itu, Orator pun mendesak DPR RI agar tegas untuk menolak dan membatalkan Perppu Cipta Kerja lantaran lembaga tersebut harusnya berpihak kepada rakyat bukan lagi berpihak kepada korporat. 

"Kami mendesak DPR RI segera batalkan Perppu Cipta Kerja yang menyengsarakan rakyat. DPR harus berpihak kepada rakyat lantaran lembaga tersebut simbol representasi rakyat," tegas orator.

Dalam kesempatanya, Orator menambahkan, Perppu Cipta Kerja harus segera dibatalkan. Jika tidak, lanjut orator, puluhan ribu buruh serta elemen masyarakat lainya akan kembali gruduk DPR RI untuk kembali berjuang hingga aturan tersebut dibatalkan.

"Kami minta DPR RI batalkan Perppu Cipta Kerja. Kami akan terus berjuang untuk mendesak pemerintah batalkan aturan tersebut. Aturan itu telah menyengsarakan rakyat," tandas Orator. (GIB/DID)

Baca Juga: Soal Wacana Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu, Jimly: Gertak Politik Aja!