CARITAU JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono membantah perihal isu yang beredar mengenai adanya dugaan mahar politik yang diberikan Sandiaga Uno saat dilantik menjadi kader partai berlogo Ka'bah tersebut. 

Baca Juga: Bawaslu Bakal Tindaklanjuti Dugaan Kampanye Terselubung Cak Imin dan Mahfud Md

Mardiono memastikan bahwa pihaknya tidak sama sekali memungut biaya mahar politik kepada Sandiaga Uno saat memilih berlabuh menjadi kader PPP. Dirinya menegaskan bahwa PPP tidak pernah memungut mahar politik kepada siapapun orang yang ingin masuk menjadi kader PPP. 

Ia pun meminta kepada seluruh kader agar tidak segan-segan melaporkan kepada pimpinan pusat apabila mengetahui atau menemukan adanya unsur mahar politik di internal PPP. 

"Tolong kasih tahu saya jumlahnya berapa," katanya ditemui saat Rapimnas PPP di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (16/6/2023). 

Dirinya menegaskan, bahwa PPP sedari awal sudah memberikan instruksi pada seluruh jajaran pengurus partai agar tidak memungut biaya apapun terhadap sosok yang ingin gabung menjadi anggota PPP. 

Selain itu, Mardiono juga menjelaskan bahwa hal itu juga berlaku bukan hanya kepada Sandiaga uno tetapi juga terhadap seluruh kader PPP yang hendak menjadi calon legislatif, juga tidak ditagih mahar.

"Kita PPP tidak mempersyaratkan terhadap soal begitu ya. Kita di PPP adalah meneguhkan jalan perjuangan dan kita berkhidmat untuk berjuang, kita enggak ada (mahar)," tegas Mardiono. 

Dirinya menambahkan, bahwa pihaknya tidak akan mentolerir apabila ada kader yang ditemui telah memungut mahar politik. Oleh karena itu, Mardiono menegaskan jika pihaknya mendapat laporan perihal mahar politik tersebut nantinya akan konsukensi hukum yakni membatalkan orang tersebut menjadi Caleg ataupun menjadi anggota partai. 

"Boleh dicek teman-teman media kepada seluruh kader apakah di dalam pencalonannya ada ada yang dipungut kalau ada yang memungut nanti laporkan kepada saya, akan saya batalkan sudah pasti," tandas Mardiono. (GIB/DID)

Baca Juga: Gugatan Partai Garuda soal Batas Usia Capres-Cawapres Ditolak, MK: Tak Berlandaskan Hukum