CARITAU JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kembali dua istri mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming, yakni Erwinda selaku ibu rumah tangga dan Nur Fitriani Yoes Rachman juga ibu rumah tangga pada Selasa (19/7/2022).

Keduanya diminta datang ke Gedung KPK untuk diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang menjerat Mardani sebagai mantan Bupati Tanah Bumbu.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (19/7/2022).

Baca Juga: Terpidana Korupsi Mardani H Maming Diduga Melenggang di Bandara Syamsudin Noor dan Terbang ke Surabaya

Selain Erwinda dan Nur Fitriani, KPK juga memanggil Muhammad Bahruddin selaku komisaris di tiga perusahaan terfiliasi Mardani yakni PT Angsana Terminal Utama (ATU), PT Trans Surya Perkasa (TSP) dan PT Pertama Abadi Raya (PAR).

Sebelumnya, ketiga saksi tersebut tidak menghadiri panggilan tanpa mengonfirmasi kepada tim penyidik. Saksi Erwinda dan Nur Fitriani tidak menghadiri panggilan pada Rabu (13/7/2022), sedangkan saksi Bahruddin tidak menghadiri panggilan pada hari Selasa (12/7/2022).

KPK sempat mengingatkan agar para saksi kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya.

Sementara Denny Indrayana, kuasa hukum Mardani, telah meminta agar KPK menghormati proses praperadilan dengan menghentikan pemanggilan terhadap para saksi selama proses praperadilan.

KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pemberian IUP di Kabupaten Tanah Bumbu setelah meminta bahan keterangan kepada sejumlah pihak dan selanjutnya ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Saat ini di PN Jaksel sedang digelar gugatan praperadilan yang dimohonkan Mardani atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.

KPK juga telah memanggil Mardani dalam kapasitas sebagai tersangka pada Kamis (14/7/2022), namun tim kuasa hukum Mardani mengirimkan surat ke KPK meminta penundaan pemeriksaan karena sidang praperadilan yang diajukan Mardani masih berproses.(GIB)

 

Baca Juga: PN Jakarta Selatan Tunda Sidang Gugatan Praperadilan SYL Terhadap KPK pada 6 November