CARITAU JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melelang sebanyak 60 unit motor merk Royal Enfield Classic yang terdiri dari kapasitas 500cc dan 350cc secara online di Jakarta pada Jumat(4/8/2023).

“Lelang hari ini terdiri dari lima sesi, dengan setiap sesi sebanyak 12 motor Royal Enfield Classic,” kata Kepala Subdit Hubungan Masyarakat DJKN Adi Wibowo melalui kanal Kemenkeu, Jumat.

Baca Juga: THR Sudah Tersalurkan Rp13,4 Triliun, Sri Mulyani: THR Pensiun Paling Cepat

Dari 12 motor pada sesi pertama, Adi mengatakan telah berhasil meraih dana hasil lelang sebesar Rp1,18 miliar untuk Royal Enfield Classic berkapasitas 500cc.

Kemudian, dari 12 motor pada sesi kedua, Ia mengatakan telah berhasil meraih dana hasil lelang sebesar Rp897 juta untuk Royal Enfield Classic berkapasitas 350cc.

“Paling tinggi sekitaran Rp123 juta per motor (hasil lelang),” ujar Adi.

Sebelumnya, untuk mendapatkan sebuah motor, para calon pembeli harus memberikan uang jaminan kisaran Rp8 juta sampai dengan Rp10 juta, tergantung tipe dan kapasitas motor.

Nantinya, apabila calon pembeli memenangkan lelang, maka tinggal membayarkan sesuai nominal hasil menang lelang, dikurangi dengan uang jaminan.

Namun demikian, apabila calon pembeli tidak memenangkan lelang, maka uang jaminan tersebut akan dikembalikan kurun waktu tiga hari kerja setelah masa pelelangan.

Kemudian, apabila calon pembeli tidak melunasi setelah memenangkan lelang, maka uang jaminan sebesar Rp10 juta tersebut hangus dan masuk sebagai kas negara.

“Proses lelang bukan alat legalisasi, tapi memberikan pemasukan yang optimalkan,” ujar Adi.

Pada lelang kali ini, DJKN telah mengidentifikasi terdapat sebanyak 3.377 yang sudah menyetorkan uang jaminan.

Dalam kesempatan sama, Pelaksana Seksi Tempat Penimbunan KPU Bea Cukai Tanjung Priok Yayan Yuliandi Yunahar mengatakan 60 unit sepeda motor Royal Enfield tersebut merupakan barang tegahan, yaitu barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD).

“BTD adalah, pertama, barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak penimbunannya, kedua, barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 hari sejak pencabutan izin,” paparnya.

Kemudian, ketiga, barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos yang Ditunjuk yang ditolak oleh alamat atau orang yang dituju (tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean), atau barang yang dikirim dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju (tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Penyelenggara Pos yang Ditunjuk). (HAP)

Baca Juga: Mahfud Md: Kemenkeu Wajib Bayar Utang ke Jusuf Hamka Beserta Bunganya